Zulfikar Limolang Apresiasi Aksi Damai Peternak, Siap Panggil Dinas Terkait Bahas Harga Pakan dan Telur

Pedomanrakyat.com, Makassar – Ratusan peternak yang tergabung dalam Peternak Rakyat Sulawesi turun ke jalan menyuarakan keresahan mereka terkait tingginya biaya produksi peternakan.

Aksi damai digelar di depan Kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan, Senin (10/8/2026). Di tengah aksi, para peternak tidak hanya menyampaikan tuntutan, tetapi juga membagikan telur dan ayam kepada masyarakat.

Aksi tersebut menjadi cara para peternak menyampaikan pesan bahwa di balik produk peternakan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari, terdapat persoalan biaya produksi yang kini semakin berat.

Peternak mengeluhkan harga pakan yang dinilai tinggi, sementara harga telur di tingkat peternak justru mengalami penurunan. Kondisi itu dinilai membuat peternak rakyat semakin tertekan.

Sejumlah tuntutan disampaikan dalam aksi tersebut, di antaranya meminta pemerintah menurunkan harga pakan, menstabilkan harga telur sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP), menghapus monopoli impor bahan baku, mencukupkan kebutuhan jagung sesuai HAP, serta menstabilkan harga Day Old Chick (DOC) atau anak ayam umur sehari sesuai HAP.

Peternak juga meminta pemerintah menghentikan dominasi integrator agar usaha peternakan rakyat tetap memiliki ruang berkembang serta mendorong pembentukan Kementerian Peternakan.

Sekretaris Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Zulfikar Limolang, mengapresiasi aksi yang dilakukan para peternak. Ia menilai penyampaian aspirasi tersebut dilakukan dengan cara yang positif karena sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat melalui pembagian ayam dan telur.

“Kita apresiasi aksi yang dilakukan peternak se-Sulsel dan siap menindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat,” ujar Zulfikar.

Menurutnya, DPRD Sulsel akan merespons persoalan tersebut dengan memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah terkait untuk mengetahui akar persoalan yang dihadapi peternak.

“Kita akan melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tadi juga disinggung stok jagung, kita panggil juga Dinas TPH-Bun,” katanya.

Zulfikar mengatakan persoalan yang disampaikan peternak cukup kompleks, mulai dari harga pakan, ketersediaan dan harga DOC, hingga anjloknya harga telur di tingkat peternak.

“Stok DOC, termasuk harga pakan yang tinggi sementara harga telur turun. Nanti kita lihat semua masalahnya di mana, makanya kita panggil dulu dinas-dinas,” jelas legislator PKB Sulsel itu.

Ia mengatakan DPRD Sulsel perlu mendapatkan gambaran secara menyeluruh sebelum menentukan langkah lanjutan. Jika persoalan tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, DPRD Sulsel akan meneruskan aspirasi peternak ke Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian.

“Kalau terkait dengan kebijakan pusat, ya pasti kita sampaikan ke Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian,” ujarnya.

Terkait tuntutan perubahan regulasi penjualan dan penyaluran pakan, Zulfikar mengatakan pihaknya juga akan melihat kemungkinan kebijakan tersebut melalui pembahasan bersama instansi terkait.

“Ada usulan untuk mengubah Permentan tentang penjualan dan penyaluran pakan. Nanti kita lihat bagaimana ini. Yang jelas, kita merespons,” terang Zulfikar.

Mengenai rendahnya harga telur di tingkat peternak, Zulfikar mengatakan pihaknya belum ingin mengambil kesimpulan sebelum mendapatkan data dan analisis dari instansi terkait.

“Tidak tahu juga kenapa rendah ini. Padahal kan ini dibutuhkan. Itu yang akan kita cek, bagaimana analisanya Dinas Perdagangan. Makanya kita panggil pihak terkait,” tuturnya.

DPRD Sulsel juga berencana memanggil PT Berdikari selaku salah satu pihak yang berkaitan dengan penyaluran pakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai persoalan harga dan distribusi.

Zulfikar memastikan rapat dengar pendapat akan dilakukan dalam waktu dekat sebagai bentuk respons terhadap aspirasi ratusan peternak.

“Rencana RDP kita digelar minggu ini. Kita mau respons cepat karena banyak juga ini,” pungkasnya.