Pedoman Rakyat, Makassar – Pemkot Makassar mencopot 23 lurah. Mereka terang-terangan menggembosi pemerintah dengan menghasut warga untuk menolak program penanganan Covid-19, Makassar Recover.
Padahal, program penanganan Covid-19 di Makassar bahkan sampai diapresiasi pemerintah pusat dan dikawal TNI-Polri.
Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Munandar membenarkan pencopotan 23 lurah tersebut.
Baca Juga :
“Ada 23 lurah, kita akan menunggu hasil laporannya, jadi diganti Plh dulu, karena inikan pembebasan sementara,” ujar Munandar.
Saat ini pihaknya masih akan merampungkan seluruh berkas, ia pun masih enggan menyebut nama dan di kelurahan apa lurah tersebut bertugas.
Dari 23 lurah yang dicopot, ada beberapa kecamatan yang tidak terkena kebijakan ini. Yakni di Kecamatan Sangkarrang dan Ujung Tanah.
Namun, di Kecamatan Tamalate menjadi yang terbanyak, karena ada sekitar tiga lurah yang diberhentikan. Kemudian di kecamatan lain rata-rata ada dua lurah.
“Terkait lurah, tidak semua kecamatan, ada juga tidak ada. Tamalate tadi tiga, yang lain dua, yang tidak ada itu di Kecamatan Sangkarang, Ujung Pandang juga tidak ada, yang lain rata-rata ada dua. Ada juga yang hanya dikasih peringatan,” bebernya.
Walikota Makassar,Danny Pomanto sebelumnya mengatakan, jika ada beberapa lurah yang terang-terangan menghasut masyarakat untuk menolak program Makassar Recover.
“Beberapa lurah sudah terang-terangan mengatakan tidak ada Makassar Recover. Tapi lurah-lurah ini sudah teridentifikasi dan akan saya selesaikan minggu depan,” jelasnya, belum lama ini.
Lurah-lurah yang teridentifikasi tersebut memang selama ini memiliki kinerja yang buruk dan dinilai hanya menyusahkan masyarakat.
“Karena mereka memprovokasi masyarakat, memang lurah-lurah ini kinerjanya jelek, dan cenderung menjilat saja kerjanya, menyusahkan masyarakat,” tegasnya.
Ia pun memastikan bakal mengganti para camat dan lurah yang ikut menghambat jalannya program Makassar Recover.
“Pasti saya selesaikan, tadinya mau saya sisakan setelah resetting, tapi saya percepat ini,” tuturnya.
Danny membeberkan, ada sekitar 30 lurah yang sudah diidentifikasi, yang berasal dari hampir semua kecamatan.
“Tapi nanti kita evaluasi, kalau ada yang bisa dimaaafkan kita maafkan, tapi yang memprovokasi Masyarakat tidak ada maaf lagi,” pungkasnya.
Komentar