Pedoman Rakyat, Makassar – Anggota DPRD Makassar menyayangkan ketidakhadiran Penjabat (PJ) Wali Kota Rudy Djamaluddin di Rapat Paripurna Penjelasan Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, Jum’at (17/7/2020).
Salah satunya Fraksi Golkar Nurul Hidayat. Ia mengatakan, harusnya menghargai putusan jadwal rapat Paripurna minimal ia hadir melalui aplikasi video zoom. Di tengah perkembangan teknologi saat ini disebut tak ada alasan untuk tidak bisa berkomunikasi.
“Mestinya PJ bisa hadir apalagi sekarang ini bisa menggunakan aplikasi zoom. Jadi tidak ada alasan untuk tidak hadir,” tegas Nurul.
Baca Juga :
- Danny Pomanto Paparkan Strategi Makassar yang Berketahanan Iklim dan Berkelanjutan di Hadapan 300 Perwakilan Kota Dunia
- Dampingi PJ Gub Sulsel, Wawali Makassar Fatmawati Rusdi Tinjau Harga Komoditas Pangan di Dua Pasar Tradisional: Kami Sediakan 10 Ton Beras
- Wawali Fatmawati Rusdi Paparkan Jawaban Wali Kota Makassar Tentang Pajak Daerah dan Retribusi serta Perubahan APBD
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN, Hamzah Hamid mengatakan, ketidakhadiran Rudy karena sedang mendampingi Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah ke Masamba, Luwu Utara (Lutra) pasca banjir bandang yang meluluhlantakkan hampir seluruh wilayah disana, sangat bisa ia maklumi.
Namun, Rudy kata dia juga tidak boleh mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya di sebagai PJ Makassar.
“Ini paripurna pertama yang mestinya dihadiri PJ walikota. Para anggota DPRD tentu sangat antusias karena ini merupakan pertemuan perdana,”katanya.
Yang disayangkan Hamzah karena Rudy lebih memilih mengambil tanggung jawab di tempat lain dan mengabaikan tugas utamanya di Makassar.
“Mendampingi gubernur penting, tapi jauh lebih penting memperhatikan nasib masyarakat Kota Makassar saat ini,”terangnya.
Ia pun mengancam Fraksi PAN akan all out pada rapat paripurna pemandangan fraksi pekan depan, jika PJ Walikota kembali tidak hadir.
“Hari ini kami bisa memaklumi, tapi di rapat pandangan fraksi kami tidak akan mentolerir lagi,” katanya.
Hal senada disampaikan Legislator PKS Azwar. Ia Ia menginisiasi agar posisi Rudy sebagai Kadis PUPR di Provinsi Sulsel segera dicarikan pengganti. Hal itu juga kata dia agar kerja-kerjanya di Makassar bisa lebih maksimal.
“Tugas besar PJ ke depan adalah bagaimana Covid-19 ini bisa tertangani dengan baik, di tengah Makasaar juga akan menghelat pemilihan. Ini memerlukan konsentrasi dan kerja keras. Kalau perlu gubernur meminta ke Rudi untuk rela mundur dari jabatannya di Pemprov,” katanya.
Sementara fraksi Partai Gerindra, Nunung Dasniar lebih terfokus pada jabatan Rudy yang masih merangkap sebagai Kadis PUPR di Provinsi Sulsel.
“Apalagi kasus Covid-19 bukan semakin baik malah semakin bertambah. Saran saya ke pak Gubernur untuk mengganti pak Rudy sebagai Kadis PUPR di Provinsi. Rudy harus memilih jabatan mana yang harus ia akan jalankan, tidak boleh dua-duanya,” ucapnya.
Sementara, Fraksi PPP Rahmat Taqwa Quraisy (RTQ) meminta agar PJ Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin turun langsung menindaklanjuti tawuran yang sering terjadi di Makassar bagian Utara.
Ia juga menyesalkan ketidakhadiran Rudy di Rapat Paripurna. Apalagi Kota Makassar masih berada dalam status siaga Covid-19.
“Kalau tidak serius menangani Covid, mundur saja. Karena Makassar juga masih masa siaga Covid,” jelas Rahmat.(*)
Komentar