Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Mallarangan Tutu, menyampaikan sejumlah catatan dalam rapat kerja bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Sulsel.
Salah satunyang menjadi sorotan dari legislator Fraksi PKS ini adalah masalah kelengkapan dokumen dalam aktivitas pengangkutan hewan ternak.
Dimana, hal tersebut juga menjadi rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.
Baca Juga :
“Terdapat temuan dalam pengangkutan hewan ternak dari daerah ke daerah. Itu ada partisipasi dari perusahaan yang melakukan pengangkutan ternak,” jelas Mallarangan kepada wartawan di DPRD Sulsel, Kamis (19/6/2025).
Selain itu, dari hasil temuan BPK, terdapat penerimaan partisipasi pihak ketiga sebesar Rp1,4 miliar lebih. Uang itu berasal dari pengangkutan hewan dan media ternak yang tidak dilengkapi dengan dokumen.
Akibatnya kata dia, memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). “Setiap jasa yang masuk harus dilengkapi dokumennya,” terang politisi dari PKS ini.
Komentar