Pedomanrakyat.com, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman memaparkan penjelasan atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2026.
Hak tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sulsel, berlangsung di Ruang Pola Bina Marga dan Bina Konstruksi Dinas PU Sulsel, Jalan AP Pettarani Makassar, Senin (6/10/2025).
Dalam paparannya, Andi Sudirman Sulaiman (Andalan) menyampaikan bahwa kebutuhan pembangunan semakin kompleks seiring dengan dinamika perkembangan daerah.
Baca Juga :
Oleh karena itu, sumber daya finansial yang memadai sangat diperlukan. Selama ini, pendapatan asli daerah (PAD) masih bertumpu pada sektor pajak kendaraan bermotor.
Menurut Gubernur, ke depan perlu ada akselerasi pendapatan dari sektor lain, khususnya pertanian, ekonomi kreatif, pariwisata, dan industri.
Sektor-sektor tersebut dinilai potensial untuk meningkatkan PAD dan mendukung kemandirian fiskal daerah.
Adapun target pendapatan daerah dalam RAPBD 2026 direncanakan mencapai Rp10,99 triliun lebih.
Angka ini terdiri atas PAD sebesar Rp5,76 triliun, pendapatan transfer Rp5,22 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8,99 miliar. Namun, Gubernur mengungkapkan adanya tantangan baru.
“Berdasarkan surat resmi dari Kementerian Keuangan, dana transfer ke daerah pada tahun 2026 mengalami pengurangan signifikan dari alokasi sebelumnya. Kondisi ini berimplikasi pada penyesuaian belanja daerah,” bebernya.
Belanja daerah pada RAPBD 2026 direncanakan sebesar Rp10,85 triliun lebih, dengan rincian belanja operasi Rp6,24 triliun, belanja modal Rp2,62 triliun, belanja tidak terduga Rp20 miliar, dan belanja transfer Rp1,96 triliun.
Sementara untuk pembiayaan daerah, penerimaan dari SiLPA tahun sebelumnya tidak direncanakan.
Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan dialokasikan Rp139 miliar, yang terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang Rp134 miliar serta penyertaan modal daerah Rp5 miliar.
Andalan menekankan bahwa belanja daerah akan tetap diprioritaskan pada percepatan pemulihan ekonomi. Hal ini sejalan dengan upaya mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan memperkuat daya saing Sulawesi Selatan.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan DPRD Sulsel. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas dan ketepatan penggunaan setiap rupiah.
“Anggaran harus benar-benar berdaya guna bagi rakyat. Oleh karena itu, kerja sama eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah,” tegas Gubernur.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa pemerintah provinsi terus berkomunikasi dengan kementerian terkait agar proyek pembangunan nasional di Sulsel yang belum rampung bisa diselesaikan.
Olehnya itu diharapkan, dukungan pusat dan daerah dapat berjalan selaras demi kesejahteraan masyarakat.
Komentar