Pedomanrakyat.com, Makassar — Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII (Delapan) digelar di Almadera, Jalan Somba Opu Nomor 235, Makassar, Selasa, 25 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Lantai 6 Room Amarilys tersebut menjadi ruang edukasi sekaligus dialog mengenai penguatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di bidang pendidikan.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, SE, bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar. Agenda tersebut menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas arah kebijakan pendidikan serta pentingnya pengawasan dalam mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Kota Makassar.
Baca Juga :
Dalam pemaparannya, Dandi Akhmad Muhajir Arif, S.STP., M.E-Gov, selaku Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Makassar, menekankan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan fundamental yang harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Ia mengangkat tema “Pendidikan sebagai Hak Dasar, Bukan Hak Istimewa” sebagai pijakan dalam melihat pentingnya pemerataan layanan pendidikan.
“Pendidikan harus ditempatkan sebagai hak dasar setiap warga negara. Karena itu, akses terhadap pendidikan yang layak tidak boleh menjadi sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu,” ujar Dandi Akhmad Muhajir Arif.
Ia juga menjelaskan sejumlah program prioritas bidang pendidikan yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan mutu sekaligus memperluas akses pendidikan di Kota Makassar. “Akselerasi mutu dan pemerataan akses harus berjalan beriringan agar pembangunan pendidikan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, narasumber lainnya, A. Reza Febriadi, akademisi, menyampaikan pentingnya membangun budaya tata kelola pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia sekaligus masa depan Kota Makassar.
“Mari kita wujudkan Makassar sebagai kota pendidikan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Pendidikan yang baik membutuhkan tata kelola yang baik pula,” kata A. Reza Febriadi.
Ia menambahkan bahwa upaya menciptakan pemerintahan yang bersih harus menjadi komitmen bersama. “Kita perlu membangun sistem yang mampu mencegah praktik korupsi dan memastikan setiap kebijakan pendidikan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Diskusi yang dimoderatori Muh. Akbar tersebut berlangsung dengan suasana interaktif. Peserta tidak hanya mendapatkan pemaparan mengenai kebijakan pendidikan, tetapi juga memperoleh ruang untuk memahami pentingnya pengawasan sebagai bagian dari proses memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menjelang penghujung acara, peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber. Salah satu peserta menanyakan bagaimana strategi pemerintah daerah dalam memastikan program pemerataan pendidikan dapat benar-benar menjangkau masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
Pertanyaan lainnya berkaitan dengan upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pendidikan, termasuk bagaimana masyarakat dapat turut berperan melakukan pengawasan agar setiap kebijakan dan program berjalan sesuai tujuan.
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, kalangan akademisi, dan masyarakat. Melalui dialog dan pengawasan yang konstruktif, pembangunan pendidikan di Kota Makassar diharapkan semakin berkualitas, merata, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komentar