Pedomanrakyat.com, Makassar – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menerima audiensi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan bersama YASMIB Sulawesi dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kamis (7/5/2026).
Audiensi tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan proses perencanaan pembangunan berjalan lebih partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Dalam pertemuan tersebut, Bappeda Makassar memaparkan sejumlah perkembangan terkait kebijakan pembangunan dan perencanaan anggaran daerah. Bappeda menjelaskan bahwa saat ini anggaran daerah masih berada pada tahap evaluasi dan penyesuaian sebagai bagian dari upaya pengendalian belanja serta penajaman program prioritas.
Baca Juga :
Fokus utama pemerintah daerah, lanjut Bappeda, adalah memastikan setiap program yang didanai APBD mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pengurangan kesenjangan sosial, maupun peningkatan kesejahteraan warga.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Makassar juga menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan akan difokuskan pada penguatan sumber daya manusia (SDM). Prioritas tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, serta pemberdayaan masyarakat agar lebih siap menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.
Selain membahas arah pembangunan, Bappeda turut menjelaskan mekanisme pengusulan Standar Biaya Umum (SBU). Seluruh usulan dan penyesuaian diminta disampaikan melalui prosedur resmi agar dapat diproses sesuai ketentuan perencanaan dan penganggaran daerah.
Dalam kesempatan itu, Bappeda juga menyampaikan bahwa proses penyusunan RKPD masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih berkualitas, Bappeda membuka ruang partisipasi yang luas bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga lainnya.
Bappeda secara khusus mendorong masukan terkait isu Kesehatan Reproduksi (Kespro) dan Water, Sanitation, and Hygiene (WSH) yang dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua isu tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, sehat, dan berkelanjutan.
Melalui audiensi ini, Bappeda Makassar menegaskan komitmennya untuk membangun proses perencanaan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Kolaborasi dengan HWDI Sulsel dan YASMIB Sulawesi diharapkan dapat memperkaya penyusunan kebijakan pembangunan, khususnya dalam menjawab kebutuhan kelompok rentan dan memperluas akses layanan publik yang lebih adil dan merata.
Dengan sinergi yang terus diperkuat, Pemerintah Kota Makassar optimistis dapat menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Komentar