Pedomanrakyat.com, Makassar – Sekretaris Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Abdul Rahman, melontarkan kritik terhadap perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulsel yang dinilai belum mencerminkan pemerataan di seluruh kabupaten/kota.
Ia secara khusus menyoroti Kabupaten Bantaeng yang menurutnya hampir tidak tersentuh program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam beberapa tahun terakhir.
Abdul Rahman menegaskan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel harus memastikan seluruh daerah memperoleh perhatian secara proporsional dalam perencanaan pembangunan.
Baca Juga :
Hal tersebut disampaikan Abdul Rahman setelah memimpin Rapat Kerja dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027 bersama Bappelitbangda dan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Sulsel, Selasa (17/11/2026).
“Bappelitbangda merupakan jantung pemerintahan dalam merancang arah pembangunan daerah. Karena itu, perencanaan harus benar-benar memperhatikan pemerataan. Saya melihat masih ada kesenjangan pembangunan di sejumlah daerah, salah satunya Kabupaten Bantaeng yang dalam beberapa tahun terakhir hampir tidak mendapatkan program Pemerintah Provinsi Sulsel,” tegas Abdul Rahman.
Ia mengaku telah menyampaikan kritik langsung kepada Bappeda agar memperbaiki pola perencanaan pembangunan. Menurutnya, seluruh 24 kabupaten/kota di Sulsel memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan alokasi pembangunan secara adil.
“Ke depan, jangan sampai ada lagi kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan. Kita membutuhkan pemerataan dan keadilan. Seluruh 24 kabupaten/kota merupakan bagian dari Sulawesi Selatan yang harus mendapatkan perhatian secara proporsional,” ujarnya.
Selain pemerataan pembangunan, Abdul Rahman juga menyoroti distribusi bantuan hibah, khususnya bantuan pembangunan dan perbaikan masjid.
Ia menilai alokasi bantuan rumah ibadah belum merata. Ada daerah yang memperoleh bantuan dalam jumlah besar, sementara daerah lain hanya menerima sedikit, bahkan tidak mendapatkan bantuan sama sekali.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah provinsi karena kebutuhan pembangunan dan perbaikan rumah ibadah tersebar di seluruh kabupaten/kota.
“Sebagai representasi masyarakat dari tiga kabupaten/kota, tentu saya mempertanyakan mengapa daerah yang kami wakili tidak mendapatkan bantuan pembangunan masjid. Padahal, masyarakat dan jamaah di sana juga sangat membutuhkan dukungan pemerintah,” ungkapnya.
Abdul Rahman meminta Pemprov Sulsel mengevaluasi kembali alokasi bantuan hibah, termasuk bantuan pembangunan masjid, agar seluruh daerah memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh dukungan anggaran.
“Jangan sampai ada daerah yang dianaktirikan. Bagaimana caranya agar seluruh 24 kabupaten/kota memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan. Pemerataan pembangunan dan keadilan alokasi anggaran harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Abdul Rahman menilai perencanaan anggaran yang dipaparkan dalam rapat secara umum sudah cukup realistis. Namun, ia masih meminta Bappeda melengkapi data belanja pegawai, terutama komponen penggajian.
Permintaan tersebut berkaitan dengan sejumlah pegawai yang akan memasuki masa purnabakti pada 2027 mendatang. Menurutnya, kondisi itu berpotensi memengaruhi kebutuhan belanja pegawai sehingga pemerintah perlu memperbarui perhitungan anggaran.
Ia meminta Bappelitbangda menyajikan data terbaru mengenai jumlah pegawai yang akan pensiun agar perencanaan belanja pegawai lebih akurat dan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan.
“Pagu anggaran yang disampaikan masih perlu kita tinjau kembali. Saya meminta Bappeda memberikan data terbaru terkait pegawai yang akan memasuki masa pensiun agar perhitungan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil dan tidak melampaui pagu yang tersedia,” jelasnya.
Abdul Rahman kembali menegaskan bahwa pemerataan harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Ia berharap evaluasi perencanaan tersebut dapat memastikan seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, merasakan manfaat pembangunan dan kebijakan anggaran pemerintah provinsi.

Komentar