Pedomanrakyat.com, Pangkep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas validitas data penerima bantuan sosial (bansos) di Kantor DPRD, Selasa (16/12/2025). Rapat digelar menyusul keluhan warga terkait perubahan status penerima yang dinilai tidak tepat sasaran.
RDP dihadiri anggota DPRD, Forkopimda, Dinas Sosial, BPS, koordinator PKH, LBH Tombak Keadilan, serta warga penerima manfaat. Dalam forum tersebut, LBH Tombak Keadilan menyoroti beberapa kasus janggal, seperti Aminah dari Kelurahan Bontoa yang berubah status dari Desil 2 ke Desil 6, sehingga kehilangan bantuan, dan Satriani Usman dari Kelurahan Samalewa yang tercatat Desil 1 namun tidak menerima bansos maupun akses KIS.
Firman Hermanda dari LBH menilai masalah ini terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang masih memerlukan perbaikan. Sementara itu, BPS Pangkep menjelaskan desil ditentukan berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi dan jumlah warga miskin ekstrem diperkirakan sekitar 5.000 orang.
Baca Juga :
Kepala Dinas Sosial Pangkep, Zaenal Sanusi, menambahkan pemutakhiran data dilakukan setiap tiga bulan oleh desa dan kelurahan melalui SIKS-NG, dengan melibatkan RT, RW, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
DPRD Pangkep berkomitmen menindaklanjuti temuan RDP dan memfasilitasi musyawarah lanjutan di beberapa desa dan kelurahan untuk klarifikasi dan perbaikan data. Koordinator PKH Kabupaten Pangkep, Ramzah, memastikan verifikasi ulang dan pendampingan warga agar bansos tepat sasaran.
“Komitmen kami memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak ada warga yang dirugikan,” ujar Ramzah.
Komentar