Pedomanrakyat.com, Jakarta – Bawaslu RI menerbitkan enam imbauan untuk KPU. Imbauan tersebut untuk mencegah adanya pelanggaran dan sengketa proses tahapan pencalonan anggota DPD.
“Terdapat enam imbauan Bawaslu ke KPU dalam tahapan pencalonan anggota DPD sebagai upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu 2024,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, dalam keterangannya, Jumat (5/1/2023).
Lolly mengatakan imbauan itu dikeluarkan sesuai dengan tugas Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Hal itu tercantum dalam Pasal 93 d dan Pasal 94 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
Baca Juga :
Lebih lanjut, Lolly mengatakan pihaknya juga membuka posko pengaduan.
Dia menyebut warga yang merasa identitasnya oleh bakal calon anggota DPD dapat melaporkan hal itu ke posko Bawaslu.
Berikut 6 imbauan Bawaslu untuk KPU:
1. KPU Provinsi membuka aksesibilitas data seluas-luasnya bagi pengawas pemilu guna efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.
2. KPU Provinsi wajib memberi akses aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dan memastikan fungsinya berjalan baik.
3. KPU Provinsi wajib melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi Silon kepada calon anggota DPD.
4. Memastikan tersedianya peraturan teknis yang komprehensif, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan oleh jajaran KPU.
5. KPU melakukan bimbingan teknis kepada jajaran KPU Provinsi untuk penyamaan persepsi jajaran dalam menerima dan meneliti kelengkapan dokumen.
6. KPU Provinsi wajib menerbitkan helpdesk di kantor masing-masing, guna memberikan informasi kepada masyarakat terhadap kendala dalam proses pencalonan DPD.
Komentar