Pedomanrakyat.com, Makassar – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Selatan, terus mengejar target prevalensi Stunting 14 persen pada 2024.
Untuk itu, berbagai upaya terus dilakukan BKKBN Sulsel. Di antaranya dengan memperkuat sinergitas dan kolaborasi lintas sektor bersama TNI sebagai mitra terdepan.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Andi Ritamariani menyebutkan bahwa, kegiatan ini tindak lanjut kerjasama pasca dikukuhkan Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Totok Imam Santoso, sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
Baca Juga :
BAAS sendiri kata Rita, merupakan gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan stunting dengan menyasar langsung keluarga berisiko stunting.
”Untuk itu, kami terus menjalin kerja sama dengan unsur TNI, termasuk dalam upaya percepatan penurunan stunting yang saat ini gencar dilakukan,” kata Rita, melalui keterangannya, Selasa (8/11/2022).
Lanjutnya, program Percepatan Penurunan Stunting atau PPS merupakan program nasional, dimana berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2021.
Di mana, prevalensi Stunting Indonesia masih berada pada angka 24,4 persen, sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan batas toleransi stunting hanya 20 persen.
“Sulawesi Selatan sendiri masih di atas nasional yaitu 27,4 persen, dan Bapak Presiden telah menargetkan pada tahun 2024 stunting turun menjadi 14 persen,” tuturnya.
Rita menyebutkan bahwa, untuk mengejar target ini, maka BKKBN tidak dapat bekerja sendiri, harus didukung oleh mitra lintas sektor.
Pasalnya, Stunting merupakan masalah kompleks, sehingga mengatasinya butuh intervensi kegiatan secara terpadu, dengan melibatkan berbagai pihak. Mulai tingkatan provinsi hingga desa.
“Untuk menurunkannya bukanlah sesuatu hal yang mudah, dibutuhkan kolaborasi dan kerja bersama-sama, baik BKKBN, kesehatan, pemerintah daerah, TNI dan seluruh elemen masyarakat,” ungkap Rita
Disebutkan bahwa, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (PPS), mengamanatkan BKKBN sebagai Koordinator Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.
Ia menambahkan bahwa, penanganan Stunting dilakukan melalui pendekatan keluarga, fokus pada pencegahan terjadinya stunting baru, dimulai dari hulu dengan melakukan pendampingan kepada remaja sebagai calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia dibawah 2 tahun.
“Kami yakin dan percaya dengan kolaborasi dan sinegritas bersama TNI, kita mampu memberikan hasil yang terbaik dalam upaya menciptakan generasi unggul di masa depan, generasi yang bebas Stunting,” jelas Rita.
Olehnya itu, ia mengajak agar Kampung KB yang telah terbentuk di setiap kabupaten dan kota, harus menjadi lokus penanganan stunting di daerah.
“Kampung KB telah berubah nama dari Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, harapannya agar ada keterpaduan kegiatan lintas sektor di dalam Kampung KB, khususnya dalam pencegahan Stunting,” ujarnya.
Sebab kata dia, dengan adanya Kampung KB, masyarakat dapat menjadi pusat perhatian dan intervensi kegiatan lintas sektor.
“Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya dalam penurunan angka stunting yang menjadi program prioritas nasional,” tutupnya.
Komentar