Pedomanrakyat.com, Makassar – Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KBPP) menggelar Workshop Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng, Senin (6/12/22).
Bupati Bantaeng, Ilham Syah Azikin mengatakan kegiatan ini menjadi Starting Point dalam membangun kesepahaman bersama.
Hal tersebut dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan dan penataan kependudukan Kabupaten Bantaeng baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Baca Juga :
“Lewat kegiatan ini, kita akan merumuskan panduan perencanaan kegiatan dan program pembangunan kependudukan di Kabupaten Bantaeng,” kata Ilham.
Ilham menambahkan dari segi pertumbuhan ekonomi kabupaten Bantaeng tertinggi di Sulawesi Selatan, namun dari segi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih tertinggal dari kabupaten yang lain.
Melalui penyusunan GDPK, Ilham berharap agar dilakukan pemetaan target-terget pembangunan daerah berbasis kependudukan untuk memetakan permasalahan kependudukan yang belum dan telah dicapai.
“Kita memiliki tanggung jawab bersama dalam melakukan penataan dan peningkatan kualitas kependudukan di Kabupaten Bantaeng, lewat kegiatan GDPK ini kita susun seperti apa intervensi yang akan kita lakukan untuk mendorong peningkatan IPM di Bantaeng,” ujar Ilham.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Andi ritamariani mengatakan dalam perencanaan pembangunan daerah, pemerintah harus memiliki GDPK seperti yang diamanatkan pada Perpres Nomor 153 Tahun 2014 tentang GDPK.
Ditambah Rita, GDPK menjadi landasan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menentukan arahan kebijakan pembangunan kependudukan secara terpadu dan terintegrasi yang dituangkan dalam target pembangunan daerah.
“GDPK menjadi panduan dan kerangka kerja bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan target pembangunan daerah, baik jangka pendek, menegah maupun jangka panjang,” ujarnya, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (6/12/2022).
Rita menyebutkan pembangunan kependudukan di daerah harus dimulai dari fase perencanaan dengan menetapkan target dan sasaran pembangunan daerah.
“Sesuai dengan kondisi kependudukan yang ada agar program yang digulirkan dapat berjalan sesuai dengan kondisi daerah, sistematis dan berkesinambungan,” beber Rita.
Andi Rita menambahkan dalam menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang mencakup Lima Pilar meliputi (1) Pengendalian Kuantitas Penduduk, (2) Peningkatan Kualitas Penduduk, (3) Pengarahan Mobilitas Penduduk, (4) Pembangunan Keluarga, (5) Pengembangan Data Base Kependudukan.
“Kebijakan dan strategi pengendalian penduduk dilakukan melalui pengembangan GDPK di seluruh tingkatan wilayah, selain itu perlu dilakukan penguatan dan sinergitas kebijakan dalam penyelenggaraan pengendalian penduduk melalui peningkatan pemanfaatan data dan informasi kependudukan,” tutupnya.
Penyusunan GDPK di Kabupaten Bantaeng melibatkan lintas sektor yaitu Bappeda, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Kesehatan, TNI, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian dan instansi terkait.
Komentar