Pedomanrakyat.com, Enrekang – Bupati Enrekang, H. Muh. Yusuf Ritangnga, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perumahan Perdesaan yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Turut mendampingi Bupati, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Enrekang, Sulviah Dahaling.
Baca Juga :
Pertemuan ini menjadi forum penting dalam menyatukan visi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan kawasan permukiman, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati H. Muh. Yusuf Ritangnga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam mendukung penuh program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah penerbitan Surat Keputusan Bupati mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
“Pemerintah daerah siap mendukung penuh program nasional ini dan segera menyusun konsep implementasi di lapangan untuk mewujudkan program prioritas Presiden,” ujar Bupati Yusuf Ritangnga.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program perumahan dapat berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan, pengurangan stunting, dan penataan kawasan kumuh di wilayah Enrekang.
“Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara OPD, sektor swasta, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat desa,” tambahnya.
Usai mengikuti Rakornis, Bupati Yusuf Ritangnga juga melakukan pertemuan khusus dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Parepare, Tasmid Hamid, dan Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Fahri Hamzah mendorong para kepala daerah untuk memiliki perencanaan pembangunan yang holistik, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing.
“Beberapa program prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain sektor pangan, energi, dan air. Perumahan yang layak akan menjadi dampak lanjutan dari pembangunan sektor-sektor strategis tersebut,” ujar Fahri Hamzah.
Ia juga menekankan bahwa Program Tiga Juta Rumah merupakan peluang emas bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan yang masih menghadapi tantangan infrastruktur dasar.*
Komentar