Pedomanrakyat.com, Lutim – Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam tata kelola kehutanan, Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, menggelar rapat koordinasi penting bersama jajaran Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (26/05/2025).
Mengusung tema“Sinkronisasi Tata Kelola Hutan untuk Akselerasi Pembangunan Daerah,” pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk membahas Program Nasional arah kebijakan kehutanan AstaCita yang selaras dengan kebutuhan pembangunan di daerah, khususnya di Kabupaten Luwu Timur.
Baca Juga :
Bupati Irwan hadir bersama tim teknis dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yakni Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Muhammad Yusri; Sekretaris DPMD, Umar Hasan Dalle; Kabag Pemerintahan, Muhammad Reza; Kabid Tata Ruang dari Dinas PUPR, Safiuddin, perwakilan Bagian Hukum, Wahyu; Fungsional Perencana Bappelitbangda, Ragusman.lw; & Fungsional Surveyor Pemetaan Bappelitbangda, Muh. Saleh Syam.S.Hut
Rombongan diterima langsung oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial diantaranya : Sekretaris Dirjen, Enik Eko Wati; Direktur Penyiapan Kawasan, DR. Marcus Octavianus Susatyo; Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Julmansyah; Direktur Pengembangan Usaha, Catur Endah Prasetiani; dan Direktur Pengendalian, Syafda Roswandi.
Hadir dalam penyambutan ini, Kasubdit PPS, Gunadi; Kasubdit PKTHA, Yuli Prasetyo; Kasubdit PKPS, Reza; Kasubdit PUPS, Agung; Tenaga Ahli Dirjen PS Bidang Hukum, Luhur Kusumo, S. H., M. Si; Ketua Tim Bidang Hukum Ditjen PS, Prof. Muammar, S. H., M.H.
Dalam paparannya, Bupati Irwan menyampaikan potensi besar yang dimiliki sektor kehutanan di Luwu Timur, baik dari sisi sumber daya maupun posisi strategis wilayah.
Namun, ia juga menyoroti berbagai tantangan dan isu krusial yang tengah dihadapi, mulai dari pengelolaan kawasan hutan, akses masyarakat terhadap hutan, hingga kebutuhan infrastruktur dasar yang berbenturan dengan status kawasan.
“Pemerintah daerah membutuhkan dukungan konkret dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, agar pengelolaan hutan di daerah dapat lebih optimal dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menginisiasi beberapa usulan strategis, seperti optimalisasi perhutanan sosial untuk menunjang pembangunan sosial ekonomi mayarakat, pelayanan dasar, peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) melalui skema pemberdayaan masyarakat, penguatan perlidungan terhadap hutan adat bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA), serta penguatan skema kemitraan dalam pengelolaan hutan berbasis sosial.
Pertemuan ini diharapkan menjadi pintu masuk lahirnya kolaborasi kebijakan yang terintegrasi antara pusat dan daerah.
“Kami ingin membuka ruang dialog konstruktif agar kebijakan pusat mampu menjawab kebutuhan daerah, demi terwujudnya visi Luwu Timur Maju dan Sejahtera,” tutup Irwan.
Rapat ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan lokal yang dikelola secara bijak dan kolaboratif.
Komentar