Daerah-daerah Ini Terbukti Politisasi Bansos Covid-19

Editor
Editor

Senin, 20 Juli 2020 11:09

Daerah-daerah Ini Terbukti Politisasi Bansos Covid-19

Pedoman Rakyat, JakartaBawaslu RI menemukan sejumlah daerah telah terbukti melakukan politisasi terhadap bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu dikemukakan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin.

Ia mengungkap temuan penyelewengan bantuan sosial (bansos) terkait pandemi virus korona (Covid-19) untuk kampanye Pilkada Serentak 2020.

Dalam diskusi melalui daring, Afif membeberkan penyelewengan ditemukan di tiga provinsi dan 20 kabupaten/kota.

Modus penyelewengannya adalah mengklaim bansos corona sebagai pemberian kepala daerah atau politik tertentu. Padahal, bansos digelontorkan menggunakan APBN/APBD.

“Politisasi bansos di saat covid misalnya ada di Bengkulu, Riau, dan beberapa kabupaten. Ini beberapa daerah yang sempat terekam, terutama di awal-awal covid terjadi,” kata Afif dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Para Syndicate, Senin (20/7).

Ia merinci penyelewengan bansos terjadi di tingkat provinsi, yakni Bengkulu, Lampung, dan Gorontalo. Lalu penyelewengan juga terjadi di tingkat kabupaten/kota, seperti Kota Bengkuli, Indragiri Hilir, Palalawang, Ogan Ilir, dan tiga daerah di Jambi.

Penyelewengan bansos corona juga terjadi di Pasaweran, Bandar Lampung, Way Kanan, Lampung Selatan, Pandeglang, Pangandaran, Cianjur, Sumenep, Jember, Klaten, Semarang, Purbalingga, dan Keerom.

Ia menjelaskan ada empat modus politisasi bansos corona, yaitu pencantuman foto kepala daerah, pencantuman simbol partai politik, pemberian bansos dari APBD atas nama kepala daerah, dan korupsi dana penanganan korona.

“Pemanfaatan Bansos untuk sosialisasi pilkada bisa terjadi dan akan merusak pemilu jurdil,” ujarnya.

Dia bilang, politisasi bansos corona berpotensi melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana, dan UU Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Korupsi.

Afif menyampaikan pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, PPATK, dan KPK untuk mencegah hal serupa terjadi kembali.

Pilkada Serentak 2020 akan digelar 9 Desember mendatang.Pilkada kali ini diselenggarakan di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. (*)

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah12 Juni 2025 23:35
Bupati Syaharuddin Terima Kepala BNNK, Mantapkan Kolaborasi Perangi Narkoba
Pedomanrakyat.com, Sidrap – Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, menerima kunjungan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidrap, Syahri...
Metro12 Juni 2025 22:34
Wakil Bupati Jeneponto Serahkan Sertifikat Redistribusi Tanah kepada Warga Kelurahan Tolo
Pedomanrakyat.com, Jeneponto – Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Kantor Pertanahan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ...
Metro12 Juni 2025 21:33
Cegah Stunting, RSUD Haji Makassar Gelar Skrining Gizi untuk Balita
Pedomanrakyat.com, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui UPT RSUD Haji Makassar berperan aktif dalam Gerakan Nasional Percepatan P...
Metro12 Juni 2025 20:40
Gen Merah Putih Satukan Aksi pada IYS 2025 di Makassar, Pemuda Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045
Pedomanrakyat.com, Makassar – Indonesia Youth Summit (IYS) 2025 resmi dibuka di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (13/6/2025), dengan mengusung...