Daerah-daerah Ini Terbukti Politisasi Bansos Covid-19

Editor
Editor

Senin, 20 Juli 2020 11:09

Daerah-daerah Ini Terbukti Politisasi Bansos Covid-19

Pedoman Rakyat, JakartaBawaslu RI menemukan sejumlah daerah telah terbukti melakukan politisasi terhadap bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu dikemukakan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin.

Ia mengungkap temuan penyelewengan bantuan sosial (bansos) terkait pandemi virus korona (Covid-19) untuk kampanye Pilkada Serentak 2020.

Dalam diskusi melalui daring, Afif membeberkan penyelewengan ditemukan di tiga provinsi dan 20 kabupaten/kota.

Modus penyelewengannya adalah mengklaim bansos corona sebagai pemberian kepala daerah atau politik tertentu. Padahal, bansos digelontorkan menggunakan APBN/APBD.

“Politisasi bansos di saat covid misalnya ada di Bengkulu, Riau, dan beberapa kabupaten. Ini beberapa daerah yang sempat terekam, terutama di awal-awal covid terjadi,” kata Afif dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Para Syndicate, Senin (20/7).

Ia merinci penyelewengan bansos terjadi di tingkat provinsi, yakni Bengkulu, Lampung, dan Gorontalo. Lalu penyelewengan juga terjadi di tingkat kabupaten/kota, seperti Kota Bengkuli, Indragiri Hilir, Palalawang, Ogan Ilir, dan tiga daerah di Jambi.

Penyelewengan bansos corona juga terjadi di Pasaweran, Bandar Lampung, Way Kanan, Lampung Selatan, Pandeglang, Pangandaran, Cianjur, Sumenep, Jember, Klaten, Semarang, Purbalingga, dan Keerom.

Ia menjelaskan ada empat modus politisasi bansos corona, yaitu pencantuman foto kepala daerah, pencantuman simbol partai politik, pemberian bansos dari APBD atas nama kepala daerah, dan korupsi dana penanganan korona.

“Pemanfaatan Bansos untuk sosialisasi pilkada bisa terjadi dan akan merusak pemilu jurdil,” ujarnya.

Dia bilang, politisasi bansos corona berpotensi melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana, dan UU Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Korupsi.

Afif menyampaikan pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, PPATK, dan KPK untuk mencegah hal serupa terjadi kembali.

Pilkada Serentak 2020 akan digelar 9 Desember mendatang.Pilkada kali ini diselenggarakan di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. (*)

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah22 Juli 2024 16:07
Mendagri Tolong Berhentikan Pj Bupati Pinrang! Diduga Tak Netral di Pilkada, Mau Mutasi karena Perintah ‘Bos’
Pedomanrakyat.com, Makassar – Aliansi Pemuda dan Masyarakat Kabupaten Pinrang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pinrang, Senin (2...
International22 Juli 2024 14:52
Respons Rusia atas Mundurnya Joe Biden dari Pilpres AS
Pedomanrakyat.com, Rusia – Joe Biden memutuskan mundur dari Pilpres AS. Biden mendukung Kamala Harris untuk melawan Donald Trump yang difavoritk...
Hiburan22 Juli 2024 14:43
Heboh Wanda Hara Datang ke Kajian Ustadz Hanan Attaki Pakai Cadar, Tuai Kritikan Netizen
Pedomanrakyat.com, Jakarta – Wanda Hara kini bikin heboh usai disebut penistaan agama gegara pakai cadar di kajian Ustaz Hanan Attaki. Wanda Har...
Metro22 Juli 2024 14:36
TV Milik Prabowo, Garuda TV Promosikan Festival F8 Makassar
Pedomanrakyat.com, Makassar – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama dengan Garuda TV berkolaborasi mempromosikan Festival F8. Danny Pom...