Di sisi lain, imbuh Rudi, rencana pengaturan pembelian BBM bersubsidi, khususnya jenis Pertalite menggunakan aplikasi MyPertamina belum terealisasi sampai sekarang. Semula, kebijakan penggunaan aplikasi tersebut direncanakan berlaku per 1 Juli 2022.
Namun belakangan dikabarkan bahwa data pengguna MyPertamina diretas. Peretas ‘Bjorka’ mengaku telah membocorkan data pengguna MyPertamina sebanyak 44,237 juta data.
Baca Juga :
“Ini bisa menjadi preseden buruk terhadap perlindungan data masyarakat. Jika data MyPertamina sampai bocor, Pertamina harus bertanggung jawab,” tegas Rudi dalam keterangannya, Jumat (11/11).
Legislator NasDem itu mengakui, tujuan dari penggunaan aplikasi MyPertamina ini cukup baik dalam mengontrol penyaluran BBM bersubsidi.
Kendati demikian kebijakan itu harus melihat kondisi di lapangan, bahwa tidak semua masyarakat Indonesia melek teknologi dan memiliki telepon pintar untuk mendaftar di MyPertamina.
“Kalau bicara tujuan aplikasi ini, ya memang baik, supaya penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Jadi benar-benar masyarakat yang berhak bisa beli BBM bersubsidi. Tapi juga harus dipikirkan masyarakat yang belum mempunyai gawai,” ujarnya.
Selain itu, menurut Rudi, belum semua daerah di Indonesia terjangkau jaringan internet yang baik dan stabil.
“Belum lagi kita dengar kabar data penggunanya bocor. Ini bisa jadi Pertamina sendiri belum siap untuk memastikan datanya aman. Infrastruktur digital Pertamina harus siap dulu, datanya dipastikan tidak ada yang bocor, baru mungkin setelah ini aplikasinya bisa digunakan,” ujar Rudi.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengaku perseroan tengah melakukan investigasi untuk mengusut kabar kebocoran data tersebut.
“Pertamina dan Telkom sedang melakukan investigasi bersama untuk memastikan keamanan data dan informasi terkait MyPertamina,” ujar Irto.
Komentar