Program ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, berkeadilan gender, serta memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak.
Dalam sambutannya, Andi Rahim menegaskan bahwa pembangunan daerah yang berkelanjutan harus dimulai dengan memastikan kesetaraan gender dan perlindungan anak di berbagai sektor kehidupan.
Baca Juga :
“Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada sumber daya manusia yang unggul. Kita harus memastikan hak-hak anak terpenuhi dan perempuan memiliki akses yang setara dalam pembangunan, baik dalam pemerintahan, masyarakat, maupun keluarga,” ujarnya.
Berdasarkan data 2024, Kabupaten Luwu Utara memiliki 165.852 penduduk perempuan, dengan 24.248 di antaranya sebagai kepala keluarga. Sementara itu, jumlah anak berusia 0-18 tahun tercatat mencapai 107.491 jiwa.
“Hampir 50% perempuan di Luwu Utara adalah kepala keluarga. Ini membuktikan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam perekonomian keluarga dan pembangunan daerah. Karena itu, mereka harus diberdayakan,” tambah Andi Rahim.
Melalui program DRPPA, pemerintah menargetkan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, percepatan perbaikan gizi untuk menekan angka stunting, serta peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Kita juga akan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dengan mendukung usaha-usaha perempuan,” tegasnya.
Bupati Luwu Utara juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak, baik pemerintah daerah, organisasi, maupun lembaga mitra, dalam mewujudkan desa yang benar-benar ramah perempuan dan anak.
“Saya meminta seluruh OPD terkait untuk bersinergi dalam menerapkan 10 indikator DRPPA di Desa Malimbu ini. Kita berharap program ini menjadi tonggak perubahan menuju lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender di Luwu Utara,” pungkasnya.
Peluncuran DRPPA ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Luwu Utara untuk semakin peduli terhadap hak-hak perempuan dan anak, sekaligus mempercepat pembangunan berbasis sumber daya manusia yang unggul.
Komentar