Di Makassar, Tak Patuhi Protokol Kesehatan, KTP hingga Izin Usaha Dicabut

Editor
Editor

Sabtu, 20 Juni 2020 05:09

Di Makassar, Tak Patuhi Protokol Kesehatan, KTP hingga Izin Usaha Dicabut

Pedoman Rakyat, Makassar – Sanksi tegas bagi yang tidak mematuhi protokol kesehatan di Kota Makassar dilakukan.

Sanksi ditujukan bagi rumah makan, kafe, hingga masyarakat yang tidak memperhatikan protokol kesehatan.

Pemerintah Kota Makassar akan mencabut kartu tanda penduduk (KTP) pelanggar protokol kesehatan.

Hal itu ditegaskan, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar M Sabri.

Ia menegaskan, pencabutan KTP berlaku bagi warga Makassar yang terus melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Hal ini dilakukan sebagai efek jera dan ketegasan pemerintah mengingat Makassar terus mengalami kenaikan kasus COVID-19.

“Bahwa itulah hukuman bahwa kita akan cabut KTP yang sudah bersangkutan sudah melanggar dua kali sampai tiga kali. Kalau satu kali, diberi peringatan. Kalau yang bersangkutan sudah buat surat pernyataan 2-3 kali, dicabut KTP-nya sampai dengan pemberlakuan KTP berikutnya,” ujarnya, Sabtu, (20/6).

Selain masyarakat, Sabri menjelaskan, pencabutan KTP bagi pelanggar protokol kesehatan akan dilakukan juga bagi pengusaha rumah makan dan kafe di Makassar. Mereka yang tak menerapkan protokol kesehatan bahkan juga terancam akan dicabut izin usahanya. (zeg)

 Komentar

Berita Terbaru
Politik24 November 2024 22:23
Dihadiri Fatmawati Rusdi, Ustaz Das’ad Latif Ajak Warga Makassar Jaga Kebersamaan di Momen Politik
Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai Nasdem, Fatmawati Rusdi, menghadiri zikir dan doa bersama bertajuk “...
Artikel24 November 2024 22:01
Ribuan Warga Pinrang Larut dalam Doa-Dzikir Bersama yang Digelar RMS Community
Pedomanrakyat.com, Pinrang – Ribuan masyarakat Kabupaten Pinrang menghadiri kegiatan Doa dan Dzikir Bersama yang digelar RMS Community di Rumah ...
24 November 2024 18:58
Apel Siaga, Bawaslu Makassar Komitmen Kawal Pilkada 2024 dengan Pengawas Ad-Hoc
Pedomanrakyat.com, Makassar – Bawaslu Makassar mengakhiri masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 Bawaslu Kota Makassar ge...
Nasional24 November 2024 18:24
Gibran Minta PPDB Zonasi Dihapus, Ombudsman: Zonasi untuk Pemerataan Pendidikan
Pedomanrakyat.com, Jakarta – Ombudsman RI menilai, sistem zonasi masih sangat relevan diberlakukan untuk mendorong pemerataan kualitas dan fasilitas...