Pedoman Rakyat, Makassar – Masa reses ke tiga masa sidang ke tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Kota Makassar menjadi ajang keluh kesah warga.
Paling dominan aduan dan keluhan masyarakat adalah terkait pelayanan publik terutama gangguan layanan air bersih milik PDAM dan tagihan listrik PLN yang membengkak terhitung Mei hingga Juni.
Seperti disampaikan warga di Jalan Bontoduri 6 RW 7 RT 7 Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate, saat Anggota DPRD Makassar, Irmawati Sila melaksanakan kegiatan reses di daerah tersebut.
Baca Juga :
- Ketua DPRD Supratman Terima Kunjugan Ketua PN Makassar: Sinergi Selesaikan Masalah di Lapangan
- Bahayakan Warga, Komisi C DPRD Makassar Sidak Bangunan di Jalan Bulusaraung: Kita Panggil Pihak Terkait
- Terima LHP dari BPK, Ketua DPRD Makassar Supratman Dorong Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel
“Kami mendengar ada bantuan dari pemerintah berupa pemotongan tarif listrik dan air.Pelanggan 450 VA dan 900 VA mendapat diskon, begitu juga tagihan PDAM sebagai bentuk bantuan di tengah pandemi Covid-19. Tapi beberapa warga disini justru tagihannya membengkak,”kata salah seorang warga, Nuryani Daeng Sungguh, Selasa(16/6)
Menurut Nuryani banyak warga justru menerima tagihan rekening listrik yang begitu tinggi dari bulan-bulan sebelumnya.” Ada warga yang sebelumnya membayar Rp300 ribu per bulan naik menjadi Rp600 ribu. Yang bayar Rp600 ribu melonjak tajam menjadi Rp1 juta lebih,”keluhnya.
Olehnya itu pada kesempatan reses kali ini, ia berharap anggota dewan yang menjalankan kegiatan reses di wilayahnya itu dapat memberi penjelasan kepada warga terkait kenaikan tersebut.”Semoga kesempatan ini ibu dewan bisa memberikan kejelasan terkait kenaikan itu sebagai wakil kami di DPRD,”katanya.
Menjawab pertanyaan warga, Anggota DPRD Makassar, Irmawati Sila kemudian memberikan penjelasan kepada warga. Ia mengatakan mahalnya tagihan listrik yang dibayar masyarakat pada periode Mei-Juni bukan karena naiknya tarif dasar listrik. Melainkan karena adanya akumulasi pembayaran dari bulan sebelumnya, Maret- April yang tidak tertagih.
“Sebagaimana hasil rapat kami di Komisi D beberapa waktu lalu bersama pihak PLN untuk mendapatkan klarifikasi terkait keluhan warga. Jadi itu bukan kenaikan melainkan akumulasi tagihan dari bulan sebelumnya sebagaimana penjelasan PLN,”jelas Irma kepada puluhan warga yang hadir dalam kegiatan itu.(zeg)
Komentar