Pedomanrakyat.com, Maros – Kabupaten Maros mencatatkan prestasi membanggakan dengan menjadi daerah dengan realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi di Sulawesi Selatan hingga akhir Juli 2026.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, realisasi pendapatan APBD Maros telah mencapai 52,58 persen, tertinggi di antara 24 kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian tersebut juga melampaui rata-rata realisasi pendapatan daerah di Sulsel yang berada di angka 41,07 persen.
Di bawah Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mencatat realisasi sebesar 52,39 persen, disusul Kabupaten Sinjai 51,75 persen, Kota Parepare 50,92 persen, Kabupaten Bulukumba 50,47 persen, dan Kabupaten Sidenreng Rappang 50,15 persen. Sementara itu, Kota Makassar membukukan realisasi pendapatan sebesar 48,85 persen.
Baca Juga :
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, Ferdiansyah, mengatakan capaian tersebut menjadi dorongan bagi jajarannya untuk terus mengoptimalkan pendapatan daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Di tengah efisiensi, tulang punggung keuangan daerah berada pada realisasi pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tentu ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja agar target pendapatan APBD Maros tahun 2026 dapat tercapai,” ujar Ferdiansyah, Minggu (26/7/2026).
Sementara itu, sejumlah daerah masih mencatat realisasi pendapatan di bawah 50 persen, di antaranya Kabupaten Takalar 47,08 persen, Bone 45,40 persen, Luwu Utara 44,67 persen, Pinrang 42,51 persen, dan Kabupaten Gowa 27,78 persen.
Data tersebut dipaparkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar melalui Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel di Hotel Gammara.
Capaian ini menegaskan kemampuan Pemerintah Kabupaten Maros dalam mengelola pendapatan daerah secara optimal dan menjadi salah satu indikator positif terhadap kinerja fiskal daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran pada tahun 2026.
Komentar