Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi B DPRD Kota Makassar bersama Pelaksana Tugas (Plt) Direksi Perumda Air Minum Makassar meninjau langsung jaringan pipa air di Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (29/4/2026).
Peninjauan ini dilakukan sebagai upaya mencari solusi atas krisis air bersih yang selama bertahun-tahun dikeluhkan warga di wilayah utara Kota Makassar. Persoalan tersebut juga menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Makassar.
Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari komitmen bersama dengan jajaran direksi baru Perumda Air Minum untuk menyelesaikan persoalan distribusi air yang belum tuntas.
Baca Juga :
“Kami ingin memastikan ada solusi konkret bagi masyarakat di wilayah utara. Setelah peninjauan ini, kami akan mengkaji secara menyeluruh titik permasalahan, kemudian meminta Perumda Air Minum untuk membangun dan mengoptimalkan jaringan pipa yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Direktur Perumda Air Minum Makassar, Andi Syahrum Makkarudde, menyebut pihaknya tengah mengupayakan optimalisasi sumber air agar distribusi ke wilayah utara dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan.
“Kami ingin persoalan ini benar-benar tuntas, bukan sekadar solusi sementara. Selama ini kendalanya adalah debit air yang tidak mencukupi untuk disalurkan ke wilayah utara. Ini yang sedang kami carikan alternatifnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah memaksimalkan pompa dari wilayah Panaikang. Selain itu, pihaknya juga akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak ketiga sebelum melanjutkan langkah teknis di lapangan.
“Peninjauan ini menunjukkan bahwa jaringan pipa sebenarnya sudah tersedia, namun aliran air belum mampu menjangkau wilayah utara secara optimal,” katanya.
Perumda Air Minum Makassar saat ini tengah mengkaji tiga alternatif sumber suplai air, yakni dari Somba Opu, Moncong Loe, dan Panaikang. Pemilihan opsi akan disesuaikan dengan efektivitas serta keterbatasan waktu pengerjaan.
“Kami menargetkan persoalan ini dapat diselesaikan dalam waktu sekitar enam bulan, bahkan diharapkan sudah tuntas sebelum lima bulan,” tambahnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi B DPRD Makassar, Basdir, mengingatkan pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan air agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai hanya mengejar keuntungan dan mengorbankan warga di wilayah utara. Mereka sudah lebih dari 10 tahun menghadapi persoalan ini tanpa solusi yang jelas,” tegasnya.
Basdir juga menyoroti ketimpangan distribusi air yang dinilai masih terjadi, di mana beberapa wilayah mendapatkan pasokan berlebih, sementara kawasan utara justru kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
“Kalau jaringan sudah memadai, maka yang perlu dibenahi adalah suplai airnya. Jangan sampai hanya daerah tertentu yang menikmati, sementara warga di utara kesulitan air bersih,” ujarnya.
Komisi B DPRD Makassar, lanjut Basdir, akan segera memanggil pihak ketiga untuk meminta kejelasan komitmen. Jika tidak ada kepastian dalam kerja sama tersebut, DPRD tidak menutup kemungkinan melakukan evaluasi total terhadap kontrak yang ada.
“Kami akan panggil pihak ketiga, bahkan menghadirkan ahli hukum jika diperlukan. Jika tidak ada komitmen yang jelas, maka kerja sama ini akan dievaluasi secara menyeluruh,” pungkasnya.
Komentar