Pedomanrakyat.com, Makassar – Kunjungan kerja Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, S.T., M.Sc., ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari pada Minggu (12/5/2025) menjadi momentum penting penguatan kolaborasi pusat dan daerah dalam meningkatkan layanan sanitasi di Makassar.
Turut hadir Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kepala Dinas PU Kota Makassar Zuhaelsi Zubir, dan Direktur Utama PDAM Makassar Hamzah Ahmad.
Baca Juga :
Dalam sambutannya, Hamzah Ahmad menegaskan komitmen PDAM dalam mengelola IPAL Losari secara profesional, meski hingga kini belum memiliki legalitas formal sebagai operator.
“Kami sudah alokasikan dana operasional sekitar Rp9 miliar dalam tiga tahun terakhir. Tanpa dasar hukum yang jelas, hal ini kerap menjadi temuan audit. Kami berharap kunjungan ini membuka jalan bagi kepastian hukum,” ujarnya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, juga menyampaikan komitmen memperluas layanan IPAL yang saat ini baru menjangkau lima dari 15 kecamatan.
“Dengan semangat kolaboratif, saya optimistis cakupan layanan bisa diperluas. Tapi perlu kepastian hukum dalam pengelolaan dan pembiayaan agar tidak menimbulkan masalah ke depan,” ucapnya.
Kepala Dinas PU, Zuhaelsi Zubir, mengungkapkan, pihaknya telah menganggarkan sekitar Rp18,1 miliar untuk membangun 1.000 sambungan rumah baru. Ia juga menyebut saat ini proses perizinan, termasuk Sertifikat Laik Operasi dan akses jalan, sedang dalam tahap pengurusan.
“Kami ingin mempercepat koneksi warga ke jaringan IPAL agar layanan sanitasi makin merata dan berkelanjutan,” jelas Zuhaelsi.
Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana, mengapresiasi dedikasi PDAM dan Pemkot Makassar dalam mengoperasikan IPAL Losari, yang kini baru melayani 489 sambungan dari target 14.000.
“IPAL ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi komitmen menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kami dorong percepatan sambungan layanan agar manfaat investasi negara bisa dirasakan optimal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pembentukan regulasi serta skema tarif yang jelas karena operasional IPAL membutuhkan biaya besar, mencapai Rp3 miliar per tahun. Pemerintah daerah diminta mulai menyusun skema pembiayaan dari APBD maupun kontribusi pengguna layanan.
“Dengan dukungan semua pihak, IPAL Losari bisa jadi percontohan nasional pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan,” tutup Dewi. (*)
Komentar