Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi D DPRD Kota Makassar melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi (monev) triwulan III tahun 2024 bersama mitra kerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD Daya, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
Agenda ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian program kerja, serapan anggaran, serta efektivitas layanan publik di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kebakaran.
Baca Juga :
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham (F-NasDem), dan berlangsung di ruang rapat DPRD Makassar.
Seluruh mitra kerja memaparkan perkembangan program, kendala teknis yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Ketua komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, dalam rapat Monev menyerukan ke SKPD mitra kerja agar anggaran yang ada digunakan lebih terarah pada pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan publik masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Ketua Fraksi NasDem itu menegaskan bahwa APBD harus difokuskan pada layanan publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan pokok.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam sektor-sektor ini menjadi tolok ukur utama efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Kita harus memastikan masyarakat sudah mendapatkan pelayanan yang berkualitas terhadap pelayanan publik. Ini termasuk pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, serta pemenuhan kebutuhan pokok yang merata,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Makassar dari Fraksi NasDem Odhika Cakra Satriawan, menambahkan bahwa pentingnya monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dalam APBD TA 2024 bisa berjalan sesuai target.
“Yang perlu diperhatikan oleh SKPD adalah penganggaran, sebab disitu acuan kinerjanya. Artinya, evaluasi kinerja ini diukur sejauh mana kemampuan SKPD dalam mengelolah anggaran mereka dengan efektif dan efisien,” ungkap Odhika,
Komentar