Pedomanrakyat.com, Makassar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI membuka posko pengaduan dugaan pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Posko pengaduan dugaan pelanggaran ini tersebar di seluruh Provinsi dengan Kantor DPD RI Provinsi dan rumah aspirasi anggota DPD RI dari Sulsel jugA dijadikan sebagai posko.
Anggota DPD RI, Tamsil Linrung mengatakan bahwa, DPD sangat konsen agar pemilu yang diselenggarakan 5 tahun sekali ini betul-betul dirasakan sebagai pesta rakyat. Olehnya itu seluruh rakyat turut bergembira ingin mensukseskan pemilu ini.
Baca Juga :
“Karena itu Pak Victor (Kepala Perwakilan Kantor DPD RI Sulsel) untuk Sulsel ini dia akan mengambil peran juga mensukses pemilu ini dengan memfasilitasi anggota-anggota Dewa agar bisa menjalankan tugasnya, khususnya yang terkait dalam pemilu ini adalah tugas sebagai pengawasa pemilu yang kita sebut posko pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu,” kata Tamsil di Makassar, Senin (5/2/2024).
Untuk kata Tamsil, melalui rapat paripurna diminta untuk menunjukkan keseriusan dalam melibatkan kelembagaan DPD RI terhadap pengawasan pemilu.
“Jadi bukan dia bekerja pada lembaga pengawas Pemilu yang sudah ada (Bawaslu), tetapi seringkali ada keluhan dari masyarakat bahwa ada banyak pelanggaran tetapi diamkan,” beber Senator asal Sulsel ini.
Lanjutnya, dalam rapat paripurna itu juga diputuskan untuk membuat posko pengaduan dugaan pelanggaran pemilu, dan dipertegas supaya posko tidak hanya terbatas di tingkat provinsi, Tetapi juga kabupaten-kabupaten.
“Bahka di bawah Kabupaten kalau di sana ada rumah aspirasi anggota DPD silakan. Saya nanti akan membentuk tim yng akan memimpin posko pengaduan itu sampai ke daerah2 nanti kita akan berkerja sama dengan mahasiswa kawal pemilu jurdil,” terangnya.
Ia juga menambahkan bahwa, sekarang banyak mahasiswa dari berbagai kampus yang membentuk tim kawal pemilu jujur dan adil (jurdil).
“Yang kita laporkan bukan hanya pada tanggal 14 Februari nanti. Tapi mulai 10 Januari sampai 20 Maret, kalau ada temuan sudah bisa dilaporkan itu,” beber Tamsil.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sulsel, Victor Pualillin mengatakan bahwa, maksud dan tujuan dari pembentukan posko pengaduan ini dasarnya dari konstitusi undang-undang MD3 dan aturan DPD RI tata tertib.
“Posko pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu ini muncul pada saat sidang paripurna FPD RI saat tanggal 3 Januari 2024 dan keputusan pimpinan DPR untuk terkait pengaduan dugaan pelanggaran pemilu,” jelas Victor.
Victir menambahkan, adapun dugaan pelanggaran yang diterima yakan bertentangan atau tidak sesuai terhadap undang-undang.
“Jadi dalam posko Pemilu kategorikan ada tiga yaitu pelanggaran administrasi dalam hal ini meliputi terkait tata cara, prosedur, mekanisme yang berkaitan dengan adminstrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu,” ucapnya.
“Berikut adalah pelanggaran kode etik. Pelanggaran politik ini dimaksudkan terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah dan janji dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu. Terakhir pelanggaran pidana, jadi dugaan pelanggaran yang menyangkut pidana,” sambung Victor.
Ia menuturkan bahwa, posko pengaduan dugaan pelanggaran pemilu 2024 ini berkantor di DPD RI Sulsel, berlokasi di Jalan Nuri nomor 35 di Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
“Jadi posko ini dimulai pada pukul 8.00 jam pukul16.30, jadi setiap hari jadi, bukan hanya hari kerja Sabtu Minggu kami stan by di kantor tentunya untuk menerima setiap aduan untuk ditindaklanjuti,” tutupnya.
Komentar