Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Ismail, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar mempercepat transformasi sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di pasar, terminal, dan PDAM.
Menurut Ismail, peluncuran sistem digitalisasi pembayaran layanan publik dan retribusi di Pasar Daya, Pasar Terong, Terminal Daya, serta PDAM merupakan terobosan penting dalam peningkatan pelayanan publik.
“Saya hadir bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dalam momen penting ini yang mencerminkan keseriusan kita membangun pelayanan publik yang lebih efisien, terbuka, dan terpercaya,” ujarnya.
Baca Juga :
Ismail menambahkan, transformasi digital tidak hanya mengubah metode pembayaran, tetapi juga memperbaiki sistem menjadi lebih rapi dan minim celah kebocoran.
Dengan berkurangnya transaksi tunai, potensi penyalahgunaan dapat ditekan dan masyarakat mendapat kemudahan transaksi yang cepat serta aman.
“Transformasi digital ini adalah bagian dari membangun kepercayaan. Semoga menjadi langkah baik untuk lompatan perubahan berikutnya di Kota Makassar,” katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan penerapan QRIS di pasar, terminal, dan PDAM merupakan langkah strategis mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
“Hari ini mulai berlaku QRIS untuk pembelian karcis di terminal, belanja di pasar, dan pembayaran PDAM,” kata Munafri saat menghadiri Launching Sistem Transaksi Digital/Non-Tunai Berbasis QRIS di Pasar Pusat Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya, Senin (28/7).
Munafri menilai, penerapan QRIS membantu masyarakat bertransaksi tanpa membawa uang tunai. Harga pembayaran menjadi tepat tanpa pembulatan, sementara pelaku usaha dan UMKM memperoleh pencatatan otomatis untuk laporan keuangan yang rapi.
“Digitalisasi akan menghilangkan celah permainan angka. Semua transaksi tercatat, bisa ditelusuri, dan diawasi regulator,” ujarnya.
Pemkot Makassar juga memanfaatkan QRIS untuk memperkuat pengawasan pendapatan daerah. Saat ini tingkat kepatuhan pembayaran retribusi kendaraan masih sekitar 40 persen. Digitalisasi diharapkan mampu menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau masih pakai uang tunai, potensi kebocoran sangat besar. Dengan sistem digital, semua jejak pembayaran terekam dan tidak bisa dimanipulasi,” tegas Munafri.
Untuk memperluas adopsi QRIS, Pemkot akan menggelar kampanye masif dan memberikan penghargaan bagi pasar atau terminal dengan tingkat penggunaan tertinggi.
“Setelah acara ini, jangan hanya selesai di seremoni. Kita harus melihat kekurangan di lapangan dan memperbaikinya. Digitalisasi harus benar-benar digunakan, bukan sekadar dipajang,” tegasnya.
Munafri juga mengajak seluruh masyarakat dan aparat pemerintah memanfaatkan teknologi secara optimal.
“Smartphone jangan hanya digunakan untuk media sosial, tetapi juga sebagai alat transaksi. Semakin banyak orang menggunakan QRIS, semakin besar dampak positifnya bagi ekonomi lokal,” ujarnya.
Dengan peluncuran QRIS, Pemkot Makassar menargetkan seluruh BUMD dan SKPD mengintegrasikan pembayaran digital ke dalam layanan mereka.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, mengurangi kebocoran, serta menciptakan administrasi keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Komentar