Pedomanrakyat.com, Makassar – Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) APBD Makassar 2026 akhirnya tuntas lebih cepat dari jadwal sebelumnya.
DPRD Makassar menilai percepatan ini penting agar program yang menyentuh langsung kebutuhan warga bisa dipersiapkan lebih matang.
Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menjelaskan bahwa penyelesaian KUA–PPAS lebih awal memberi ruang yang cukup bagi pemerintah kota dan DPRD untuk mengkaji program secara lebih rinci, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga infrastruktur dan pelayanan dasar.
Baca Juga :
“Ini penting agar semua program yang dibutuhkan warga bisa disiapkan lebih matang mulai dari pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga infrastruktur dan pelayanan dasar yang lebih baik,” ujar Ismail.
Ismail mengungkapkan, pada 2026 Makassar diproyeksikan menghadapi penurunan pendapatan daerah. Namun, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan menurunnya kualitas pelayanan publik.
“Tahun depan kita diproyeksikan menghadapi penurunan pendapatan daerah, tapi itu tidak boleh menjadi alasan pelayanan menurun. Karena itu, kami mendorong strategi pendapatan yang lebih modern dan transparan, termasuk digitalisasi pajak dan retribusi, penguatan BUMD, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif yang menjadi kekuatan baru kota kita,” jelasnya.
Ia menegaskan, dengan kerja bersama antara pemerintah kota dan DPRD, fokus utama penganggaran tetap diarahkan pada hal-hal yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Dengan kerja bersama pemerintah dan DPRD, fokus utama tetap sama: anggaran harus dipakai untuk hal-hal yang langsung dirasakan warga. Harapannya, APBD 2026 menjadi anggaran yang lebih tepat sasaran, lebih efisien, dan benar-benar membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Makassar,” tutup Ismail.
Komentar