Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota DPRD kota Makassar Azwar ST menggelar sosialisasi Perda Nomor 11 tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Hotel Maxone, Senin (15/7/2024).
Hadir sebagai narasumber Zainuddin Djaka, Muhammad Amri Arsyid, dan Legislator Makassar, Azwar.
Azwar mengatakan, pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan untuk kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga :
“Sebenarnya kita di Kota Makassar memiliki lahan pertanian ataupun sawah, tetapi selalu berkurang setiap tahunnya, jadi perlu dilakukan pencegahan,” katanya.
Kedua, Perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang memiliki dampak terhadap produksi pangan, lingkungan serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan.
“Orang tua, kadang memilih menjual lahan pertaniannya karena membutuhkan uang, baik untuk pendidikan anak, hingga memodali pernikahan anak,” jelasnya.
Terakhir, kata politisi PKS itu, alih fungsi yang semakin tidak terkendali terhadap lahan pertanian pangan diperlukan landasan hukum untuk melindungi lahan pertanian pangan, salah satunya dengan melakukan kompensasi.
“Tentu ini menjadi point yang penting, ada beberapa point dalam perda terkait perlindungan lahan, dan itu ada pada Bab 11 Pasal 45 pada Perda nomor 11 tahun 2023,”
Dimana, pemberdayaan petani berupa penguatan kelembagaan, penyuluhan dan pelatihan untuk peringkatan kualitas SDM, pemberian fasilitas sumber pembiayaan (perinodalan).
“Ada juga pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian, pembentukan lembaga permodalan bagi petani, pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani dan terakhi pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetatiuan, teknologi, dan informasi.” paparnya.
Sementara itu Zainuddin Djaka mengatakan, lahan pertanian di Kota Makassar terus mengalami penyusutan.
“Data pusat Statistik dari 2000an saat ini menjadi 1000, artinya setiap saat terus mengalami penyusutan,” katanya.
Berkurangnya luas lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian secara signifikan merupakan ancaman terhadap penurunan jumlah produksi pangan, hilangnya investasi pembangunan irigasi dan sarana pertanian.
Selain itu juga, Makassar juga kehilang hamparan efektif untuk menampung kelebihan air yang membantu mengurangi banjir serta hilangnya kesempatan kerja bagi petani penggarap, buruh tani, dan lapangan kerja sektor pertanian lainnya.
“Kita juga kan tidak ada tempat untuk aliri air, tidak bisa ada waduk atau untuk menampung air untuk dialiri ke sawah kita, kita juga kehilangan itu,” jelasnya.
“Kami terus upaya pertahankan lahan pertanian, baik itu dengan bantuan alat, pupuk sampai pelatihan, bahkan di lorong kami terus sosialisasi,” jelasnya.
Sementara itu, Amri Arsyid sebagai narasumber kedua mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) harus berperan aktif dalam mempertahankan fungsi lahan di Perkotaan, sebelum menjadi lahan beton (bangunan).
“Para petani lebih banyak condong untuk menjual lahan pertaniannya ketimbang mempertahankan, karena harga pupuk yang semakin mahal, pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra, bahan bakar yang tidak sedikit, terlebih lagi harga gaba dan padi sangat murah di pasaran,” jelas Ketua DPW PKS Sulsel itu.
Katanya, selain pemerintah, warga harus memiliki kesadaran mempertahankan lahan pertanian miliknya. “Jangan karena biaya perawatan mahal langsung-langsung saja dijual begitu saja,”.
Karena lonjakan harga beras beberapa waktu lalu merupakan alarm bahwa Indonesia khusunya kota Makassar menuju krisis pangan. Sehingga, sudah waktunya kita bisa menciptakan pangan dengan memanfaatkan potensi seminim apapun.
“Kita bisa melakukan dengan hidroponik, jadi lorong-lorong wisata itu bisa dimanfaatkan dengan baik,” tandasnya.
Komentar