Pedomanrakyat.com, Makassar – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mendukung proyek strategis nasional rel kereta api (RKA) Makassar-Parepare.
Namun, dirinya menolak jika rancangan RKA jalur darat yang sementara dirancang dan diusulkan oleh Balai Kereta Api Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Menurut Danny, berdasar kondisi tata ruang dan kepentingan masyarakat, proyek RKA lebih tepatnya jalur elevated atau jalur layang.
Baca Juga :
Selain itu, RKA jalur layang itu sudah disepakati sejak tahun 2015 lalu dan dituangkan dalam Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2015-2035.
“Jadi saya ulangi. Tidak benar kalau Kota Makassar menolak proyek strategis rel kereta api. Justru, Kota Makassar yang lebih dulu setuju dengan ide rel kereta api ini,” katanya, dalam jumpa pers di Gedung DPRD Makassar, pada Senin (18/7/2022).
Danny menegaskan bahwa, pihaknya bukan menolak pembangunan RKA Makassar-Parepare. Tetapi yang ditolak itu desain pembanguan kereta api.
“Jadi tidak pernah kami diperlihatkan amdalnya dan kami (Pemkot Makassar) juga tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan ini, setidaknya pada proses penentuan jalur,” ujar Danny.
Danny menuturkan bahwa, ada sejumlah masalah bila proyek RKA ini tetap dilanjutkan dengan konsep jalur darat. Pertama, pembebasan lahan yang dibutuhkan akan terlalu besar.
Untuk tetap menerapkan jalur darat, mesti melakukan pembebasan lahan setidaknya 50 meter. Sementara bila jalur layang, pembebasan lahan cukup sekitar 5 meter.
Senada, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menjelaskan bahwa, awal mula dibahas permasalahan kereta api ini, karena ada aduan masuk ke pihaknya.
Untuk itu kata dia, sehingga digelar lah RDP oleh Komisi C dengan menghadirkan berbagai pihak, hanya saja Danny Pomanto tak hadir karena melakukan kunjungan kerja ke Australia.
“Setelah dengar penjelasan Pemkot, kami akan dukung Pemkot karena ini sesuai dengan komitmen awal. Kami pastikan seribu persen dukung proyek kereta api ini,” terang Rudi.
Legislator fraksi NasDem Makassar ini juga meminta kepada pemerintah pusat untuk tidak mendiskriminasi Kota Makassar dalam hal pembangunan proyek tersebut.
“Masa kota-kota lain modelnya bisa elevated, sementara Makassar tidak. Lagian, sejak awal memang disepakati elevated,” tutupnya.
Komentar