Pedomanrakyat.com, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan memfasilitasi aspirasi ratusan tenaga kesehatan (nakes) non Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Sulsel, Selasa (14/10/2025)
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Mizar Roem, dan dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi (Cicu), serta Ketua Komisi A, Andi Anwar Purnomo.
Turut hadir pula perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Wilayah Sulsel dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel.
Baca Juga :
RDP tersebut membahas sejumlah isu krusial, mulai dari status kepegawaian, kesejahteraan, hingga pemecatan tenaga non ASN yang belum terdata dalam sistem BKN.
Pertemuan ini juga menjadi respons atas kebijakan pemerintah pusat mengenai penghapusan tenaga honorer pada 2025.
Salah satu perwakilan tenaga kesehatan dari Luwu Utara, Andi Astrini, mengungkapkan bahwa banyak tenaga non ASN di daerahnya belum terdata karena kurangnya transparansi dari pemerintah kabupaten. Ia juga menyoroti proses seleksi PPPK yang dinilai tidak merata.
“Ada yang sudah ikut tes CPNS tidak bisa lagi ikut PPPK, tapi kenyataannya ada yang tetap diluluskan di tahap kedua. Sementara kami yang bertugas langsung di Puskesmas justru tidak diluluskan,” ungkap Astrini.
“Kami mohon aspirasi ini diteruskan ke DPR RI karena banyak dari kami sudah mengabdi puluhan tahun, namun belum diangkat menjadi ASN,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Mizar Roem memastikan DPRD Sulsel akan menindaklanjuti aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
“Semua aspirasi tenaga kesehatan akan kami tampung dan bawa ke pusat. Tapi perlu ada validasi data secara faktual agar penyaluran aspirasi tepat sasaran,” jelas Mizar.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menegaskan komitmen DPRD dalam memperjuangkan kesejahteraan nakes.
Politisi partai NasDem yang akrab disapa Cicu itu, menyebut kehadiran dewan merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus janji yang telah ditepati kepada tenaga kesehatan daerah.
“Kami hadir untuk memfasilitasi dan mengawal persoalan teman-teman nakes di kabupaten/kota. Sebagai dokter, saya memahami betul beratnya tugas mereka, sehingga kesejahteraannya harus diperjuangkan,” tegas Cicu.
Ia menambahkan, seluruh pihak perlu segera menuntaskan verifikasi data tenaga non ASN agar bisa dibawa ke tingkat nasional secepatnya.
“Kita harus sepakat agar verifikasi data selesai pekan depan. Meski ada keterbatasan kewenangan di provinsi, kami tetap menjadi perpanjangan tangan masyarakat dan siap memperjuangkan kesejahteraan nakes,” tutupnya
Komentar