Pedomanrakyat.com, Makassar – AKBP M Perwira Polda Sulsel Telah resmi diamankan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam), atas dugaan aksi pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.
Tak sampai di situ, akibat dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan AKBP M juga terancam dipenjara karena pihak korban telah melapor secara pidana.
Selain ditangkap, AKBP M juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Kasubdit Fasiltas dan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Materil Peralatan (Fasharkan) Ditpolairud Polda Sulsel
Baca Juga :
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Komang Suartana mengatakan AKBP M akan diproses secara kode etik hingga pidana.
Suartana kemudian menyinggung terkait pihaknya yang sudah menerima laporan pidana korban dan kuasa hukumnya. Dia mengatakan laporan pidana itu bakal diproses Ditreskrimum Polda Sulsel. “Korban kan sudah lapor didampingi pengacaranya,” katanya.
Laporan pidana pemerkosaan dibuat korban di Polda Sulsel, sekitar pukul 11.00 Wita pagi tadi. Laporan korban teregistrasi dengan nomor STTLP/B/197/III/2022/SPKT/POLDA SULSEL.
Sebagaimana diketahui, AKBP M diduga telah melakukan aksi tak senonoh terhadap gadis 13 berinisial IS di Kabupaten Gowa, Sulsel.
IS sendiri diketahui merupakan seorang pelajar yang masih diduduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Informasinya, IS telah disetubuhi saat menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah AKBP M. Parahnya, aksi mesum AKBP M itu dilakukan telah berkali-kali tepatnya pada bulan Oktober 2021 hingga Sabtu 26 Februari 2022.
Dalam rentang waktu empat bulan itu, oknum perwira polisi ini telah mengajak IS berhubungan badan di lokasi yang berbeda-beda.
Terpisah Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) Kota Makassar, Achi Soleman mengaku baru mengetahui kabar tersebut.
Pihaknya, pun berencana akan mendatangi korban untuk melakukan pendampingan.
“Baru saya juga dapat kabarnya, rencana ini kami dari DPPA Kota Makassar akan melakukan pendampingan ke korban,” ujar Achi Soleman.
Pendampingan yang rencananya diberikan, kata dia, ada dua sesuai dengan tupoksi DPPA.
Komentar