Pedomanrakyat.com, Makassar – Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi tinggi kepada Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulsel atas penyampaian Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan, juru bicara Fraksi NasDem DPRD Sulsel, Asman, dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Sulsel Tahun Anggaran 2026, Selasa (7/10/2025).
Fraksi NasDem DPRD Sulsel mennilai mencerminkan komitmen kuat menuju tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
Baca Juga :
Dalam kesempatan itu, Fraksi NasDem menyampaikan pandangan terkait tema pembangunan 2026, yakni “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Infrastruktur yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif,”.
Asman menegaskan bahwa, tema itu bukan hanya panduan teknokratis, tetapi juga komitmen moral untuk menyeimbangkan pembangunan manusia, ekonomi, dan keadilan sosial.
“Kami melihat arah kebijakan pemerintah provinsi sudah konsisten dan berkarakter. Fokusnya kini bukan lagi pada birokrasi semata, tetapi pada pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi kemanusiaan,” jelas Asman, saat membacakan pandangan fraksi NasDem.
Dalam tanggapannya terhadap Nota Keuangan, Fraksi NasDem menilai proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 yang mencapai Rp10,99 triliun menunjukkan arah positif menuju kemandirian fiskal.
Dimana, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp5,76 triliun atau lebih tinggi dari pendapatan transfer sebesar Rp5,22 triliun.
Fraksi NasDem juga mengapresiasi kebijakan efisiensi belanja pemerintah provinsi yang berorientasi pada pelayanan publik.
Dari total belanja operasi sebesar Rp6,24 triliun dan belanja modal Rp2,62 triliun, kebijakan ini dinilai menunjukkan keberanian pemerintah untuk fokus pada manfaat langsung bagi rakyat, bukan semata pembangunan fisik.
Selain itu, Fraksi NasDem menegaskan dukungan penuh terhadap program peningkatan kualitas SDM, pendidikan, dan kesehatan, termasuk penguatan ketahanan pangan dan energi berbasis teknologi tepat guna serta pengembangan energi baru terbarukan.
Pada aspek pembiayaan, Fraksi NasDem menilai kebijakan tanpa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai wujud disiplin fiskal dan efisiensi keuangan daerah.
Pemerintah juga dinilai berhati-hati dalam mengelola kewajiban fiskal dan tetap memberi ruang bagi investasi publik strategis melalui BUMD.
Di akhir tanggapannya, Fraksi NasDem menyoroti pentingnya reformasi birokrasi, penerapan e-government, e-budgeting, dan keterbukaan data publik sebagai fondasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Kekuasaan tanpa pelayanan adalah kesombongan, dan pelayanan tanpa keikhlasan adalah kepalsuan. Pemerintahan sejati adalah yang bekerja dalam keheningan, tetapi hasilnya dirasakan oleh seluruh rakyat,” tutup Asman.
Komentar