Pedomanrakyat.com, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menerima kunjungan Danpushidrosal Laksamana Madya Nurhidayat.
Diwakili oleh Kapoksahli Pushidrosal, Laksamana Pertama TNI Suhendro (Ketua Tim Inspeksi) dan Wakil Komandan (Wadan) Lantamal VI, Kolonel Marinir Marsono, S.A.P. di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, beberapa waktu lalu.
Bersama Kadisgeomar, Komandan KRI Rigel 933, Palaksa KRI Rigel 933, melaporkan terkait KRI Rigel 933 sedang melaksanakan kegiatan Operasi Survei dan Pemetaan Hidro-oseanografi di perairan ALKI II Selat Makassar Segmen 2 dan Perairan Pelabuhan Majene.
Baca Juga :
Hal itu dalam rangka pemutakhiran data hidrografi, oseanografi, meterologi, dan geografi maritim untuk Keselamatan navigasi pelayaran.
Kapal ini sendiri milik TNI-AL di bawah pembinaan Pushidrosal dan saat ini sedang melaksanakan inspeksi dan evaluasi hasil survei hingga 28 September.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa, TNI Angkatan Laut adalah mitra strategis kami di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Tentu kami mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pushidrosal di Sulsel, apalagi kegiatan ini merupakan bagian dari keamanan wilayah dan pembangunan nasional,” kata Sudirman melalui keterangannya, Kamis (29/9/2022).
Tim ini juga memaparkan kondisi geografis selat Makasar Sulsel yang dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II mulai Dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia.
Gubernur menyebutkan data yang ada pada peta dapat menggambarkan kondisi pantai dan bawah laut sesuai dengan perkembangan pembangunan dari tahun ke tahun.
Hal ini bermanfaat dalam memastikan dan mengamankan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah karena data yang sangat lengkap, termasuk tanah yang direklamasi.
“Ini bisa kami dapatkan? Termasuk tahun 1997 sampai sekarang. Jadi ini bisa kita overlay, tahun di mana yang bergeser dan dicek perizinannya. Ini penyajian datanya luar biasa,” jelasnya.
Sementara itu, Laksamana Pertama TNI Suhendro menjelaskan, tujuan pertemuan dengan Gubernur untuk memberikan informasi terbaru kondisi ke wilayah ALKI II termasuk di Sulsel.
“Bapak Gubernur sebagai Kepala daerah yang punya wilayah, agar dapat mengetahui secara jelas. Sehingga dapat menjalankan Pembangunan Nasional dan strategi pengamanan Kemaritinan di wilahnya,” tutur Suhendro.
Secara strategis untuk keamanan wilayah yang dilalui ALKI, sebagai negara kepulauan harus menyediakan Jalur Lintas Damai bagi kapal-kapal asing atau kapal internasional yang akan melalui wilayah Indonesia.
Diantaranya tidak bisa berhenti dan melakukan survei, selama melaksanakan Lintas Damai.
Dengan dilaluinya Jalur ALKI 2, di selat Makasar, secara strategis memiliki kerawanan tersendiri bagi Indonesia. Karena begitu luasnya laut Indonesia, makanya, tidak mudah aparat TNI AL untuk mengawasinya.
Sehingga dibutuhkan senergitas dan kerjasama dalam mengamankannya terutama yang dekat dengan pulau-pulau yang dilalui. Maka sinergitas dan kerjasama untuk keamanannya diperlukan kerjasama baik dengan pemerintah daerah maupun masyarakat.
Ia menjelaskan, saat KRI Rigel sedang melakukan survei Hidro-Oseanografi yg meliputi mengukur kedalaman laut, pasang surut, arus gelombang, dasar laut, sedimentasi. Serta dapat mendeteksi pipa yang ada di dasar laut.
“Sehingga data update ini yang kami juga sampaikan,” sebutnya.
Sedangkan, terkait permintaan Gubernur penyediaan peta dalam rentang beberapa tahun dapat disediakan.
“Di kantor kami tersedia berbagai peta laut. Mulai tahun berapa saja dan telah terfilekan dengan baik, jadi kami punya masternya. Insya Allah kami bisa sampaikan. Pada prinsipnya kami siap mendukung dalam rangka pembangunan nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa peta laut Indonesia selain dapat mendukung kepentingan pelayaran, juga bermanfaat bagi Pembangunan Nasional bidang Maritim, juga infrastruktur untuk logistik, perkapalan dan pariwisata maritim.
“Ini sejalan dengan program pemerintah, yakni Poros Maritim Dunia yang meliputi membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17.000 pulau lebih. Bahwa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitanya dan kemakmuran masa depan bangsa dengan mengelola samudera,” jelasnya.
Dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut juga dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut. Melalui pengembangan industri perikanan dan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
TNI AL melalui diplomasi maritim mengajak untuk bekerja sama menghilangkan sumber konflik di laut, pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa dan perompakan dan lain-lain.
Tambahanya, Indonesia sebagai negara titik pertemuan dua samudera. Memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahan maritim.
“Hal ini diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim dan juga bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim,” terang Suhendro.
“Sehingga itu semua pada prinsipnya komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Nurhidayat TNI AL siap mendukung pemerintah daerah, khususnya wilayah Sulsel dan mendukung Gubernur Sulsel dalam melaksanakan pembangunan nasional bidang Maritim” pungkasnya.
Komentar