Pedomanrakyat.com, Maros – Penyelenggaraan pemerintahan desa yang bebas dari korupsi dengan birokrasi yang efektif merupakan impian dari masyarakat di perdesaan. Berkaca dari pengalaman di sejumlah daerah, cukup banyak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan Dana Desa, baik yang disebabkan karena minimnya fungsi pengawasan anggaran di desa, terbatasnya akses warga terhadap informasi seperti anggaran desa atau bahkan disebabkan minimnya pengetahuan dari aparatur desa dalam mengelola dan menatausahakan daana desa tersebut.
Hal-hal tersebut kemudian menjadi perhatian khusus Komisi Pemberantasan Korupsi RI dengan mendorong kampanye Desa Antikorupsi salahsatunya melalui pencanangan Program Desa Anti Korupsi 2022 yang bertemakan “Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi”.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) pada Selasa (07/06/2022), menggelar Launching Program Desa Anti Korupsi untuk daerah Sulsel yang dipusatkan di Kabupaten Gowa tepatnya di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu dimana desa ini menjadi salah satu dari 10 calon percontohan desa anti korupsi yang ditetapkan oleh KPK.
Baca Juga :
Pencanangan Program Desa Anti Korupsi dimaksudkan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya integritas dan nilai-nilai anti korupsi bagi pemerintah dan masyarakat desa yang ide pokoknya adalah memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.
Hadir pada acara Launching tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Desa PDDT A. Halim Iskandar, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman bersama sembilan Gubernur lainnya, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan, Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Bupati Gowa Adnan Purichta selaku tuan rumah dan Bupati Maros HAS Chaidir Syam.
KPK berharap dengan kick off desa anti korupsi ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk menjadikan desanya menjadi desa yang bersih dari praktek korupsi.
Sementara itu, Bupati Maros HAS Chaidir Syam, ditemui usai mengikuti acara Launching Program Desa Anti Korupsi menyampaikan ekspektasinya: “kita berharap dengan kegiatan ini, pengelolaan Dana Desa bisa semakin baik, transparan dan akuntabel untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang bebas korupsi.”
Komentar