Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi B DPRD Sulawesi Selatan meminta Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) memastikan dampak El Nino terhadap produksi dan cadangan pangan Sulsel.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberlanjutan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jika produksi beras menurun.
Hal itu disampaikan anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan, dalam rapat kerja bersama Dinas Ketapang Sulsel membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2026 di ruang rapat komisi, Rabu (23/9/2026).
Baca Juga :
Heriwawan mempertanyakan apakah penurunan target panen akibat El Nino akan berpengaruh terhadap cadangan beras Sulsel dan pasokan untuk program SPHP.
“Kita sekarang menghadapi El Nino. Target panen kita sedikit berkurang. Apakah ini mempengaruhi cadangan pangan kita? Kemudian koordinasi dengan Bulog sejauh mana?” kata Heriwawan.
Ia juga meminta penjelasan mengenai kemungkinan dampak produksi yang tidak maksimal terhadap pelaksanaan program SPHP.
“Kalau produksi ini tidak maksimal, apakah mempengaruhi nanti program SPHP atau seperti apa?” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, M Ilyas, mengatakan kondisi cadangan pangan Sulsel berdasarkan data per Agustus 2026 masih mencukupi.
Ia menyebut ketersediaan beras dalam neraca pangan Sulsel mencapai sekitar 1,8 juta ton, sementara kebutuhan tercatat sekitar 86.910 ton.
“Kalau untuk beras itu masih tersedia 1,8 juta ton, sementara kebutuhan itu 86.910 ton. Jadi neraca kita pada Agustus ini masih ada sekitar 1,7 juta ton,” jelas Ilyas.
Menurutnya, stok tersebut tidak hanya berada di Bulog, tetapi juga tersebar di masyarakat melalui stok non-Bulog.
Ilyas mengatakan, secara hitungan ketersediaan, cadangan tersebut masih mampu menopang kebutuhan meski terjadi gangguan produksi.
Namun, ia menegaskan kondisi tanpa produksi sama sekali tidak menjadi skenario yang realistis karena aktivitas panen tetap berlangsung.
“Kalau El Nino kira-kira dua tahun, masih bisa kalau tidak ada produksi beras. Tapi kan tidak mungkin tidak ada lagi yang panen. Beras ini ada di Bulog dan juga ada di masyarakat yang non-Bulog,” ujarnya.
Dinas Ketapang, kata Ilyas, terus memperbarui data pangan setiap bulan dengan mengumpulkan informasi dari daerah. Data tersebut tidak hanya mencakup beras, tetapi juga komoditas pangan lainnya seperti jagung, bawang merah dan bawang putih.
“Kami mengumpulkan data setiap bulan di daerah untuk menghitung cadangan pangan kita saat ini,” katanya.
Selain persoalan cadangan pangan, Heriwawan kembali mendorong agar program pemanfaatan pekarangan rumah dihidupkan kembali. Ia berharap program tersebut dapat dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026 jika masih memungkinkan.
Menurutnya, program tersebut memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya kelompok perempuan di pedesaan.
“Saya berharap sekali program pekarangan rumah itu diadakan kembali. Kalau memungkinkan di perubahan ini, kalau ada jalannya. Kalau tidak, di pokok dimaksimalkan,” kata Heriwawan.
Ia menilai program tersebut memiliki efek pemberdayaan yang cukup luas meski anggarannya relatif kecil.
Heriwawan mencontohkan, satu kelompok di desa dapat beranggotakan sekitar 25 orang atau melibatkan 25 rumah tangga. Kegiatannya juga tidak hanya berfokus pada satu jenis usaha.
“Anggarannya sekitar Rp90 jutaan. Sedikit, tapi yang diberdayakan banyak. Ada bioflok, sayur-sayuran di pekarangan, buah-buahan, sampai peternakan. Banyak sekali yang tersentuh,” ujarnya.
Menurut Heriwawan, pola pemberdayaan seperti itu perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran karena manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat, dibandingkan sejumlah kegiatan yang lebih bersifat fisik.
Dorongan tersebut disampaikan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 agar kebijakan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada ketersediaan stok, tetapi juga memperkuat produksi dan ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga.
Komentar