HNSI Sulsel Minta Pemprov Permudah Urusan Legalitas untuk Nelayan

Nhico
Nhico

Kamis, 25 November 2021 16:14

Wakil Ketua DPD HNSI Sulsel, Ray Suryadi Arsyad, saat memberikan penjelasan kepada wartawan soal nelayan. (F-Musa).
Wakil Ketua DPD HNSI Sulsel, Ray Suryadi Arsyad, saat memberikan penjelasan kepada wartawan soal nelayan. (F-Musa).

Pedoman Rakyat, Makassar – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Selatan, mendatangi kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (25/11/2021).

Kedatangan HNSI Sulsel dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait dengan persoalan-persoalan yang dirasakan dan dialami oleh para nelayan di Sulsel.

Wakil Ketua DPD HNSI Sulsel, Ray Suryadi Arsyad mengatakan bahwa, dunia perikanan mengalami masalah terkait kesulitan para nelayan mencari dan menemukan legalitas.

Seperti kata dia, di kota Makassar dengan kekayaan lauknya dan berbagai macam, seharusnya diberikan dukungan oleh pemerintah terutama dalam legalitas itu.

“Kamis sebagai warga masyarakat yang baik, kita tidak mau melanggar semua hal yang mengenai aturan-aturan pemerintah, termasuk legalitas itu,” tutur Ray ditemui usai pertemuan tadi.

Namun ternyata lanjutnya, legalitas itu tidak dihadirkan dalam memberikan akses kepada para nelayan pergi mencari ikan, karena harus membuat legal untuk beberapa titik.

Seharusnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) buka satu titik yang menjadi notabene tempat perkumpulan para nelayan. Misalnya di Makassar ada di PPI Paotere.

“Harapan kami pemerintah sulsel harus hadir melihat kondisi dari masyarakat di seluruh sulsel ini, terutama di makassar untuk melihat kondisi masyarakat,” bebernya.

Ia mengungkapkan bahwa, bayangkan kalau para nelayan itu haru bergelut mencari legalitas sampai beberapa hari kedepan bahkan satu minggu.

“Sedangkan mereka ini hanya berdasarkan hitungan dari keberadaan bulan, kapan kalau bulan gelap dia bisa mencari, bulan terang di hatus beristirahat,” terang Ray.

“Na ketika ini diperlambat maka hitungan-hitungan mereka tidak sesuai dengan mereka harapkan,” tambahnya.

Olehnya itu, pemerintah harus datang disektor perikanan, harus datang menyaksikan dan memberikan solusi kepada kami terkait persoalan ini.

“Baik fasilitas pembongkaran, fasilitas legalitasnya, baik itu juga fasilitas lingkungan tempat tinggal nelayan-nelayan kita yang beberapa titik belum mendapatkan pelayanan dermaga sandar

Penulis : Musa

 Komentar

Berita Terbaru
Metro19 Januari 2025 17:56
Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry Pimpin Rakor Satgas Swasembada Pangan dengan Kepala Daerah se-Sulsel
Pedomanrakyat.com, Makassar – Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh jajaran Badan Stand...
International19 Januari 2025 15:25
Hamas Belum Beri Nama Sandera yang Dibebaskan, Israel Ancam Tunda Gencatan Senjata
Pedomanrakyat.com, Israel – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan menunda gencatan senjata di Gaza, Palestina. Dia meminta Ha...
Nasional19 Januari 2025 15:03
Rieke PDIP Berang Pergub soal Poligami ASN Diteken Jelang Pelantikan Pram-Rano: Cari Pembenaran Buat Diri Sendiri?
Pedomanrakyat.com, jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka berang melihat Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai poligami diteken...
Nasional19 Januari 2025 14:54
Polisi: Notifikasi Tilang ETLE Akan Dikirim Lewat Pesan WhatsApp
Pedomanrakyat.com, Jakarta – Polda Metro Jaya tidak akan melakukan tilang manual mulai pekan depan, dan penindakan pelanggaran lalu lintas akan ...