Pedomanrakyat.com, Makassar – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Makassar meminta Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, memperhatikan pelayanan publik yang ada di kota Makassar.
Hal tersebut di ungkapan juru bicara Fraksi partai PKS Yeni Rahman saat rapat paripurna tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kota Makassar 2023, di ruang rapat kantor DPRD kota Makassar Jl AP Pettarani.
Katanya,Fraksi PKS memberikan apresiasi atas keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pengelolaan keuangan APBD 2023.
Baca Juga :
“Kami melihat kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dari seluruh OPD untuk bersama-sama bersinergi memperoleh capaian luar biasa ini,” katanya.
Raihan Opini WTP tersebut bukan berarti sudah tidak ada kekurangan dan perbaikan yang perlu dilakukan. Justru secara administratif, raihan ini mendorong kita untuk bekerja dengan lebih baik lagi.
“Kami mencatat dan selalu memantau dengan baik saran-saran dan pertimbangan dari BPK agar dapat segera ditindak lanjuti dan agar tidak terulang dimasa-masa yang akan datang,” ujarnya
Katanya, setidaknya 9 point yang perlu menjadi perhatian Danny Pomanto dalam melakukan pelayanan publik.
Berikut deretan point yang perlu mendapatkan perhatian dan penjelasan diantaranya:
1. Apa Upaya yang dilakukan dalam mengatasi tingginya harga-harga kebutuhan pokok pada saat kondisi ekonomi masyarakat yang semakin berat? Mohon penjelasan.
2. Bagaimana perbaikan pelayanan di puskesmas pada PABD 2023?Kami menemukan adanya Puskesmas yang jam pelayannya belum sesuai, bahkan ada yang sudah tidak melayani setelah istirahat sholat dhuhur dengan berbagai alasan. Mohon penjelasan.
3. Sudah sampai dimana tahapan Pembangunan Sirkuit di Untia? sudah berjalan sampai pada tahapan apa pada tahun 2023 dan apa yang akan dituntaskan pada tahun 2024?.
4. Sejauhmana peran yang dilakukan Pemkot Makassar dalam mewujudkan pembangunan stadion? Mohon Penjelasan.
5. Sejauhmana peran pemerintah dalam mengatasi penyakit sosial masyarakat berupa judi online? Mohon Penjelasan.
6. FPKS mendukung agenda pengentasan dan pencegahan stunting di Kota Makassar. Akan tetapi pengunaan alokasi anggaran harus efektif dan sesuai dengan kondisi setiap kelurahan, tidak bisa disamaratakan. sejauhmana pelaksanaannya dan kelurahan apa saja yang menjadi sentra stunting di Kota Makassar?.
7. Mohon penjelasan pembangunan infrastruktur sekolah – sekolah yang menjadi temuan karena kondisinya yang sudah rusak, baik atap hingga temboknya.
8. Mohon penjelasan penggunaan anggaran untuk lorong wisata. Apa saja indikator keberhasilan yang dilaksanakan?
9. Pada Pemandangan Umum tahun lalu atas penggunaan APBD 2022, FPKS telah menyarankan untuk mempercepat penetapan kepala sekolah yang statusnya masih pejabat sementara. Mohon penjelasan, apakah telah didefinitfkan? Mohon penjelasan.
Komentar