Irjen Kementan Minta Pengawas Hukum Perketat Pintu Keluar Masuk Pangan di Wilayah Perbatasan

Nhico
Nhico

Minggu, 13 November 2022 20:46

Irjen Kementan Minta Pengawas Hukum Perketat Pintu Keluar Masuk Pangan di Wilayah Perbatasan

Pedomanrakyat.com, Kaltara – Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan), Jan Samuel Maringka meminta semua pengawas penegakan hukum untuk menjaga pintu keluar masuk komoditas pertanian di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Hal ini disampaikan Jan Maringka saat memimpin apel jaga pangan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Kalimantan Utara.

“Pengawasan ini penting untuk mendukung program strategis kementan terutama akselerasi ekspor dan peningkatan produksi dalam negeri,” ujar Jan Maringka, Minggu, 13 November 2022.

Jan mengatakan, kegiatan serupa juga dilakukan di semua wilayah perbatasan Indonesia seperti dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Pulau Rote. Di antaranya monitoring di PLBN Entikong, PLBN Terpadu di Distrik Sota, dan PLBN Motaain. Pemantauan ini dilakukan dalam rangka memastikan ketersediaan dan ketahanan pangan di titik terluar Indonesia.

“Hal ini pun menunjukkan komitmen Kementerian Pertanian dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan pangan di titik-titik terluar Indonesia,” katanya.

Terkait dialog jaga oangan ini, Jan Maringka mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan administratif maupun fisik terhadap komoditas pertanian yang dikirim ke Malaysia maupun yang masuk dari Indonesia.

“Hal ini dilakukan untuk mencegah tersebarnya HPHK (Hama Penyakit Hewan Karantina) dan OPTK atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina terhadap komoditas pertanian serta hewan ternak demi menjaga keamanan pangan,” katanya.

Sebelumnya Itjen Kementan juga menggelar dialog jaga pangan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara sebagai fungsi kontrol Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang terdiri dari BPKP, Kejaksaan, TNI dan Polri.

“Pengawasan bersama ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan good governance. Jadi tugas dan fungsi pengawasan semakin optimal jika dilaksanakan secara terpadu,” ujarnya.

 Komentar

Berita Terbaru
Metro12 Februari 2026 23:24
Andi Odhika Dengarkan Keluhan Warga Tamalanrea–Biringkanaya Soal Kesehatan dan Pendidikan
Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Odhika Cakra Satriawan melanjutkan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidan...
Metro12 Februari 2026 22:48
Eric Horas Janji Tindak Lanjut Aspirasi Warga, Dari Drainase hingga Lampu Jalan
Pedomanrakyat.com, Makassar – Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Eric Horas kembali menyapa konstituennya dalam rangka reses kedua masa persidangan...
Edukasi12 Februari 2026 22:36
Kalla Institute Tanamkan Nilai Pancasila Lewat Ruang Akademik dan Seni
Pedomanrakyat.com, Makassar – Kalla Institute menggelar rangkaian kegiatan bertema Pancasila yang melibatkan pelajar dan mahasiswa sebagai upaya...
Metro12 Februari 2026 21:47
Pemprov Sulsel Raih Penghargaan SAKIP 2025, Nilai Akuntabilitas Kinerja Naik ke Kategori Sangat Baik
Pedomanrakyat.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan capaian positif dalam tata kelola pemerintahan. Pemprov Su...