Pedomanrakyat.com, Pinrang – Pembangunan jembatan tani menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, saat Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, A. Azizah Irma Wahyudiyati, menggelar reses masa persidangan III Tahun 2025/2026, Minggu (26/7/2026).
Dalam dialog bersama legislator Fraksi NasDem tersebut, warga berharap pemerintah segera membangun jembatan tani untuk mempermudah akses menuju lahan pertanian.
Menurut mereka, keberadaan jembatan akan memperlancar mobilitas petani sekaligus memudahkan distribusi hasil panen.
Baca Juga :
Selain jembatan tani, masyarakat juga mengusulkan pembangunan rabat beton sebagai jalan penghubung di Lingkungan Fakkie. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk meningkatkan aksesibilitas warga dan menunjang aktivitas sehari-hari.
Aspirasi lainnya yang mengemuka yakni permintaan pelebaran jembatan di ruas Jalan Trans Provinsi yang melintasi Kecamatan Tiroang.
Warga menilai kondisi jembatan saat ini perlu ditingkatkan demi memperlancar arus lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, A. Azizah Irma Wahyudiyati menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme di DPRD Sulsel sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Reses merupakan sarana bagi anggota DPRD untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat. Seluruh aspirasi yang disampaikan akan kami perjuangkan agar dapat ditindaklanjuti melalui program pemerintah sesuai dengan kewenangan yang ada,” ujar Azizah Irma.
Ketua Komisi B DPRD Sulsel itu menambahkan, hasil reses akan menjadi bahan dalam penyusunan program pembangunan agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, ia berharap komunikasi antara DPRD dan masyarakat terus terjalin sehingga kebutuhan pembangunan di Kelurahan Fakkie, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur penunjang pertanian dan akses transportasi, dapat direalisasikan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
Komentar