Jokowi Jengkel Anggaran Stunting Miliaran Habis Dipakai Perjalanan Dinas: Dipelototi Saja Masih Ada yang Bablas

Nhico
Nhico

Rabu, 14 Juni 2023 14:50

Jokowi. (F-INT)
Jokowi. (F-INT)

Pedomanrakyat.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti penggunaan miliaran Rupiah anggaran yang tidak benar. Menurutnya, dari miliaran anggaran itu dihabiskan untuk perjalanan dinas.

“Contoh, ada anggaran stunting, Rp10 miliar, coba cek lihat betul untuk apa Rp10 miliar itu? Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, dibelikan sayuran Rp10 miliar. Coba dilihat detil,” katanya di Rakornas BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6).

“Saya baru saja minggu yang lalu, saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat. Rp10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp2 miliar, yang bener-bener untuk beli telur itu enggak ada Rp2 miliar,” tambahnya.

Menurutnya, banyak istilah-istilah penggunaan anggaran yang aneh dan tidak sesuai sasaran. Dia menyayangkan penggunaan anggaran yang tidak konkret tersebut.

“Ini ada di APBD enggak usah saya sebutkan di kabupaten mana. Pengembangan UMKM, total anggaran Rp2,5 miliar. Rp2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro usaha kecil. Rp2,5 miliar. Rp1,9 miliar itu untuk honor dan perjalanan dinas. Ke situ-situ terus, sudah,” ujarnya.

“Itu nanti sisanya yg Rp0,6 miliar, yang Rp600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, enggak konkret. Langsung ajalah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya itu. Untuk pameran, jelas,” papar Jokowi.

Dia meminta BPKP mengarahkan pemerintah daerah dan pusat untuk menggunakan anggaran dengan konkret. Sehingga, hasilnya bisa produktif.

“Dan inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80-nya yang untuk konkret, 20-nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif. Karena tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten dan kota. Artinya bisa mengawal bisa mengawasi, bisa mengarahkan. Dan yang nggak pusat, nggak provinsi, kota dan kabupaten itu dengan BPKP itu takut. Segen dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara,” pungkas Jokowi.

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah03 November 2025 22:29
Bupati Irwan: Sinergi Antarinstansi Jadi Fondasi Pembangunan Berkeadilan di Pinrang
Pedomanrakyat.com, Pinrang – Bupati Pinrang, H. A. Irwan Hamid, S.Sos, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat pembangunan ...
Metro03 November 2025 21:27
Pemprov Sulsel–Pelindo Kolaborasi Perkuat Jalur Ekspor Tanpa Transit Pulau Jawa
Pedomanrakyat.com, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menerima audiensi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Region...
Metro03 November 2025 20:26
Wali Kota Munafri Pimpin Langsung Upaya Mediasi Polemik Pasar Pannampu
Pedomanrakyat.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin kembali menunjukkan komitmennya dalam m...
Metro03 November 2025 19:31
Waka DPRD Sulsel Yasir Apresiasi Penurunan Harga Pupuk Subsidi 20% , Angin Segar untuk Petani
Pedomanrakyat.com, Bone – Kabar baik datang untuk para petani di Kabupaten Bone! Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud memberikan apr...