Pedomanrakyat.com, Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) merespons soal sistem pemilu proporsional terbuka yang disebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membutuhkan biaya besar.
JK tak memungkiri soal ongkos politik caleg.
“Bahwa biaya itu besar tentu saja ada biayanya, tapi kalau memang dia punya pengabdian di masyarakat sebelumnya, dekat dengan masyarakat sebelumnya, kan sistemnya dapil kan, kalau memang dia orang yang mau mengabdi ke dapilnya saja, dia nggak perlu uang banyak,” kata JK kepada wartawan di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Selasa (10/1/2023).
Baca Juga :
JK mengatakan biaya itu bisa membengkak lantaran adanya persaingan di internal partai lewat sistem Pemilu proporsional terbuka. Dia menyebut hal berbeda akan terjadi jika caleg sudah dekat secara sosial dengan masyarakat dari dapil pencalonannya.
“Nah uang banyak itu kemudian terjadi karena adanya persaingan internal, karena itu saya bilang kadang-kadang jeruk makan jeruk,” ujarnya.
Adapun menurutnya sistem Pemilu proporsional tertutup maka kampanye hanya akan dilakukan oleh partai bukan langsung oleh caleg.
“Kalau sistemnya tertutup maka yang menentukan siapa yang jadi nomor 1 ya partai, siapa yang menempatkan nomor 1, nomor 2, atau nomor yang terakhir,” ujarnya.
“Kalau sistem terbuka maka para calon itu ikut berkampanye. Kalau tertutup biasanya mereka diam saja, kalau udah dapat 1, 2, 3 sudah pasti terpilih. Jadi tidak ada kegiatan daripada calon itu,” imbuhnya.
Komentar