Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi Golkar, Andi Kadir Halid, kembali menggelar reses temu konstituen masa sidang III Tahun 2025/2026.
Kali ini, Kadir Halid turun langsung menyapa masyarakat yang ada di Kompleks Amanagappa, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Jumat (24/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera melakukan perbaikan karena kondisi tembok monumen mandala yang dinilai membahayakan rumah warga maupun pengguna jalan di sekitar lokasi.
Baca Juga :
Selain persoalan tembok, masyarakat juga menyoroti bangunan milik Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel yang telah puluhan tahun tidak dimanfaatkan. Warga berharap aset tersebut dapat difungsikan untuk kepentingan masyarakat.
Keluhan lain yang mengemuka adalah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Warga mengaku anak-anak di Kelurahan Baru kesulitan diterima di SMAN 16 Makassar, padahal lokasi sekolah berada sangat dekat dengan permukiman mereka.
Menanggapi aspirasi tersebut, Andi Kadir Halid mengatakan persoalan tembok aset milik Pemerintah Provinsi harus segera ditangani agar tidak menimbulkan korban.
“Yang pertama menyangkut aset Pemprov di bawah Dinas Pariwisata, tembok (monumen mandala) di belakang ini sudah mau runtuh. Ini harus cepat diperbaiki, jangan sampai ada korban jiwa baru kita turun. Itu tidak boleh,” jelas Kadir.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Sulsel, Kadir juga menyoroti bangunan milik Disdik Sulsel yang telah sekitar 30 tahun tidak difungsikan.
Menurutnya, aset tersebut akan menjadi bagian dari penataan aset Pemprov Sulsel yang saat ini sedang dilakukan DPRD.
“Nanti kami akan meninjau kembali bersama Dinas Pendidikan agar aset ini bisa difungsikan dengan baik. Minimal dapat dimanfaatkan masyarakat atau kelurahan, misalnya sebagai bank sampah, daripada dibiarkan kosong dan tidak dimanfaatkan,” tuturnya.
Sementara terkait SPMB, legislator fraksi Golkar Sulsel itu menilai warga yang berdomisili di sekitar sekolah seharusnya menjadi prioritas penerimaan.
“Harusnya anak-anak yang tinggal dekat dengan SMA 16 diutamakan diterima. Tapi kenyataannya mereka justru bersekolah di tempat yang jauh. Ini perlu menjadi perhatian Dinas Pendidikan agar warga yang tinggal di sekitar sekolah diprioritaskan,” terang Kadir.
Kadir memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar persoalan aset, pendidikan, dan keselamatan warga dapat segera memperoleh solusi.
Komentar