Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, menilai pelaksanaan Pilkada langsung hingga kini masih diwarnai praktik curang, termasuk politik uang. Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan agar Pilkada mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menyebut salah satu sumber utama politik uang berasal dari tingginya syarat pencalonan kepala daerah, baik melalui partai politik maupun jalur perseorangan.
Ia menjelaskan, beratnya syarat pencalonan kerap memicu praktik jual beli kursi atau “tiket” Pilkada. Semakin tinggi syarat, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan kandidat, yang pada akhirnya membuka peluang korupsi saat terpilih.
Baca Juga :
“Biaya politik yang tinggi sejak awal kontestasi berpotensi mendorong praktik transaksional dan korupsi ketika kandidat menjabat,” ujar Andy di Makassar, Jumat (30/1).
PSI menilai, pelonggaran syarat pencalonan menjadi langkah strategis untuk memutus mata rantai politik uang.
Dengan membuka akses pencalonan seluas mungkin, kompetisi akan semakin sehat dan kandidat lebih beragam.
Andy menambahkan, kebijakan tersebut juga berdampak pada meningkatnya kualitas kompetisi, menekan biaya politik, serta mendorong partai politik menyiapkan kader terbaik tanpa mengandalkan mahar politik.
Komentar