Pedoman Rakyat, Jakarta – Demokrat kubu AHY melancarkan perang terhadap hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang mendudukkan Moeldoko sebagai ketua umum. Siapa yang akan mendapat legalitas? Pakar hukum tata negara Refly Harun punya penilaian. Menurutnya, kubu Moeldoko punya peluang memenangkan perebutan legalitas ini.
Menurutnya, bukan tidak mungkin Moeldoko sukses melengserkan dinasti Cikeas dari Demokrat. Refly menilai, Moeldoko diuntungkan karena punya jabatan strategis di pundaknya untuk melawan kubu Cikeas.
“Kalau dibiarkan Istana tidak negor Moeldoko, ya kasus ini akan terus menjadi adu kekuatan. Kalau adu kekuatan, dia yang pegang kekuasaan dan uang yang akan menang. Ya, dalam konteks ini, Moeldoko yang akan menang,” kata Refly dikutip dari portal online Republika, Senin (8/3/2021).
Baca Juga :
Oleh karena itu, Refly mengusulkan supaya pihak Istana membiarkan kisruh Demokrat ditangani internal partai saja. Ia juga meminta jabatan Moeldoko dicabut jika ingin fokus dalam kepengurusan Demokrat. Tanpa jabatan apa pun, pengaruh Moeldoko dianggap tak akan sekuat sekarang bagi Demokrat.
“Yang buat Moeldoko kuat karena dia KSP. Kalau bukan KSP, dia orang biasa saja,” ulas Refly.
Walau demikian, Refly menekankan secara aturan hukum tata negara, tindakan Moeldoko sebagai KSP yang coba rebut kepengurusan partai sebenarnya tak melanggar hukum. Menurutnya, jika nantinya Moeldoko resmi sebagai ketum Demokrat sekaligus kepala KSP, pun itu sah-sah saja. Namun, ada etika yang terusik atas tindakan Moeldoko.
“Tidak langgar hukum karena ada juga menteri yang jabat ketum parpol, tapi ya pasti mereka tidak akan maksimal kerjanya di pemerintahan,” ujar Refly.
Komentar