Pedomanrakyat.com, Balikpapan— Kementerian Kehutanan memperkuat kapasitas dan pemahaman pemangku kepentingan dalam membangun pasar karbon Indonesia yang kredibel, transparan, dan berintegritas tinggi melalui Lokakarya Peningkatan Pemahaman Core Carbon Principles (CCPs) di Balikpapan, Kalimantan Timur, 1–2 September 2026.
Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII menjadi penyelenggara lokakarya pertama dari serangkaian kegiatan yang direncanakan oleh Kementerian Kehutanan dengan Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM). Lokakarya diikuti oleh 80 peserta yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola dan pengembang proyek karbon, lembaga pendamping, serta pemangku kepentingan terkait.
Pembukaan lokakarya ditandai dengan arahan dari Kepala BP2SDM yang diwakili Kepala Pusat Diklat SDM Kehutanan Tuti Herawati, Penasihat Utama Menteri Kehutanan Edo Mahendra, serta Director of Public Affairs ICVCM, Lorna Ritchie.
Baca Juga :
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kehutanan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi MoU yang ditandatangani sejak November 2025 dengan ruang lingkup kegiatan berfokus pada peningkatan kapasitas dan kesadaran para pemangku kepentingan serta mengembangkan kegiatan kolaboratif guna mendukung terwujudnya Pasar Karbon Sukarela yang berintegritas tinggi di Indonesia.
Melalui lokakarya ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai Core Carbon Principles (CCPs), termasuk aspek metodologi, pengukuran, pelaporan dan verifikasi, pengelolaan risiko, serta prinsip-prinsip untuk memastikan kualitas dan integritas kredit karbon.
Bagi Indonesia, penguatan integritas pasar karbon memiliki arti strategis mengingat besarnya potensi sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim. Pasar karbon diharapkan tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga mampu mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, memperkuat pembiayaan aksi iklim, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penasihat Utama Menteri Kehutanan Edo Mahendra menekankan bahwa potensi besar Indonesia harus diikuti dengan tata kelola dan kapasitas yang mampu membangun kepercayaan pasar.
“Indonesia memiliki modal yang besar berupa hutan dan potensi aksi mitigasi. Namun, potensi tersebut baru akan bernilai apabila didukung integritas, tata kelola, dan kapasitas yang kuat. Sehingga yang sedang kita tuju adalah membangun ekosistem perdangan karbon yang berkualitas dan berintegritas,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini diharapkan memperkuat kesiapan para pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekosistem pasar karbon yang memenuhi prinsip kualitas, transparansi, akuntabilitas, dan integritas lingkungan.
Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus memperkuat sumber daya manusia, tata kelola, dan kolaborasi lintas sektor guna memastikan potensi karbon Indonesia dikelola secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target iklim nasional.
Komentar