Pedomanrakyat.com, Makassar – Keputusan Presiden (Keppres) RI 2/2022 soal Penegakan Kedaulatan Negara. Mendapat kritikan dari politisi Gerindra Fadli Zon.
Hal tersebut setelah Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra ini, mendapati isi keppres yang tidak mencantumkan nama Presiden ke 2 Soeharto dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949.
Selain itu, Fadli Zon juga mempertanyakan hilangbya perang dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dalam isi Kepres no 2/2022 tersebut.
Baca Juga :
Olehnya itu, melalui akun twitternya @fadlizon, dirinya mengajak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD, untuk berdiskusi soal sejarah.
“P @mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jgn belokkan sejarah!,” tulis Fadli Zon.
“Datanya mana? Sejarawan ngawur. Kita debat saja terbuka agar ada dialektika yg sehat,” cuitnya lagi.
Sementara itu, Mahfud MD ditanya oleh salah satu netizent soal kapan dirinya bersa Fadli Zon akan melaksanakan debat, Mahfud MD menanggapi santai peetanyaan Netizent.
“Wah, utk apa? Yg dikatakan oleh Pak Fadlizon itu 100% benar, tapi belum 100% yg benar dikatakan oleh Pak Fadlizon,” tulis @mohmahfudmd.
Bahkan diberitakan sebelumnya, Mahfud MD mempersilahkan Fadli Zon kalau mau debat. Bahkan bisa juga mengajak langsung berdebat Gubernur DI Yogyakarta.
“Tim Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu sdh berdiskusi sejak 2018. Sy rak ikut di sana. St jg tak sempat jd Panitia debat,” tulisnya.
Komentar