Kerusakan hingga 70 Persen, DPRD Sulsel Minta Keterlibatan Masyarakat Jaga Terumbu Karang

Muh Saddam
Muh Saddam

Rabu, 15 Mei 2024 16:35

Ketua Pansus DPRD Sulsel Andi Januar Jaury Dharwis.
Ketua Pansus DPRD Sulsel Andi Januar Jaury Dharwis.

Pedomanrakyat.com, Makassar – Pansus Ranperda Tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat menggelar rapat lanjutan, di Kantor Komisi C DPRD Sulsel, Rabu (15/5/2024).

Rapat kali ini, pansus ranperda menghadurkan Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, dipimpin langsung Ketua Pansus Andi Januar Jaury Dharwis.

Andi Januar Jauri mengatakan bahwa rapat ini untuk bisa mendapatkan penjelasan tentang kesesuaian konsistensi antara apa yang sudah diharmonisasi di rancangan awal dan perjalanan rancangan hingga rapat ketiga.

“Sekali lagi rapat ini betul-betul melakukan presisi yang bagaimana caranya supaya batang tubuhnya nanti hasil kolaborasi pandangan dari semua elemen terkait,” kata Januar

“Mulai Kemenkum HAM serta dinas perikanan para anggota Pansus, elemen masyarakat dan sebagainya,” tambahnya.

Andi Januar menyampaikan bahwa rancangan ini nantinya bisa menjadi Perda betul-betul bisa implementasi produktif melindungi terumbu karang dengan tidak mengurangi hak masyarakat untuk mengakses sumber daya perikanan yang ada di sekitar mereka.

“Yang kita butuhkan sebenarnya kedepan keterlibatan masyarakat untuk turut menjaga terumbu karang tetapi di sisi lain ada juga area-area perikanan yang mereka bisa tutup tanpa keterlibatan Masyarakat,” ucapnya

Legislator Fraksi Demokrat Sulsel ini mengatakan, arah perda ini memang Konsepnya sudah ada sebelum kabupaten kota diberi kewenangan untuk mengelola ruang laut itu 0 sampai 4 mil.

Olehnya itu, ini merupakan sebuah upaya untuk mengembalikan lagi ke kabupaten kota tetapi bukan mengembalikan secara kewenangan, tetapi apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan pemerintah daerah waktu itu.

“Jadi melalui perda inilah menjadi sebuah ruang untuk bisa menghidupkan kembali modul-modul itu bagaimana melibatkan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam laut khususnya untuk melindungi tumbuh karang yang saat ini memang mengalami kerusakan hingga 70 persen,” ungkap Januar.

Lanjutnya, melalui perda akan banyak cara untuk melindungi terumbu karang. Namun jika hanya mengandalkan kelembagaan untuk hadir di 19 kabupaten kota, maka sangat tidak mungkin.

“Karena dibatasi oleh sumber daya anggaran sehingga perda ini lagi-lagi mengharapkan ada upaya kolaborasi dengan elemen Desa melalui undang-undang Desa melalui anggaran Desa dalam mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat terhadap perlindungan Terumbu Karang,” tutupnya.

 Komentar

Berita Terbaru
Uncategorized19 Mei 2024 01:52
Tak Ada Lawan, Phil Foden Pemain Terbaik Liga Inggris 2023/24
Pedomanrakyat.com, Inggris – Phil Foden dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League 2023/24. Gelandang Manchester City itu memang tampil me...
Olahraga19 Mei 2024 01:32
Spektakuler! Bayer Leverkusen Juara Bundesliga Tanpa Pernah Kalah
Pedomanrakyat.com, Jerman – Bayer Leverkusen sukses menorehkan sejarah di Liga Jerman 2023/2024. Pasukan Xabi Alonso jadi tim pertama yang meren...
Politik19 Mei 2024 01:24
Yusril Mundur dari Ketua Umum PBB, Digantikan Fahri Bachmid
Pedomanrakyat.com, Jakarta – Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) dalam sidang Musyawarah D...
Nasional19 Mei 2024 01:18
Kabar Duka: Tokoh Pers Nasional Salim Said Meninggal Dunia
Pedomanrakyat.com, Jakarta – Kabar duka datang dari dunia pers dan perfilman Indonesia. Wartawan senior dan tokoh perfilman Indonesia Salim Said...