Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, menegaskan komitmen DPRD Sulsel untuk mengawal secara serius tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel.
Hal tersebut sebagai upaya DPRD Sulsel memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Penyerahan LHP bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ujar Andi Rachmatika Dewi, Senin (19/1/2026).
Baca Juga :
Politisi yang akrab disapa Cicu ini menjelaskan, terdapat dua LHP yang diserahkan BPK, yakni LHP kepatuhan atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III 2025, serta LHP kepatuhan atas belanja daerah pada periode yang sama.
Menurutnya, LHP BPK memiliki peran strategis dalam memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Olehnya itu kata Cicu, DPRD Sulsel mengapresiasi dedikasi, profesionalisme, serta independensi BPK RI Perwakilan Sulsel dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.
“Kami meyakini setiap temuan dan rekomendasi BPK bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai early warning system dan panduan perbaikan berkelanjutan,” katanya.
Cicu juga menuturkan bahwa Sulawesi Selatan saat ini memasuki fase penting pembangunan, mulai dari penguatan infrastruktur konektivitas, pengembangan kawasan ekonomi, hilirisasi sumber daya alam, hingga penguatan sektor pangan, maritim, dan UMKM. Namun demikian, sejumlah tantangan masih perlu menjadi perhatian bersama.
Beberapa di antaranya meliputi optimalisasi pendapatan asli daerah, peningkatan efektivitas belanja publik agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, pengendalian inflasi daerah, penurunan angka kemiskinan dan stunting, serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk peran strategis Bank Sulselbar dalam mendukung pembiayaan pembangunan.
Dalam konteks tersebut, DPRD Sulsel menegaskan akan menyikapi hasil LHP BPK secara terbuka, objektif, dan konstruktif, serta menjadikannya sebagai dasar penguatan fungsi pengawasan dan perbaikan kebijakan bersama pemerintah daerah.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara BPK, pemerintah daerah, dan DPRD, tidak hanya pada tahap tindak lanjut, tetapi sejak proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program, guna mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
“DPRD Sulsel berkomitmen mendorong penguatan sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, menyempurnakan regulasi daerah yang berorientasi pada tata kelola bersih, serta memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti tepat waktu,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Andi Rachmatika Dewi juga menyampaikan duka cita atas musibah kecelakaan pesawat ATR yang terjadi di wilayah Gunung Bulu Saraung beberapa hari sebelumnya.
Ia mendoakan para korban mendapatkan tempat terbaik serta mengapresiasi kerja tim SAR, TNI, Polri, dan relawan dalam proses pencarian dan evakuasi.
Serah terima LHP BPK RI Perwakilan Sulsel ini turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, jajaran BPK, sejumlah kepala daerah, pimpinan DPRD kabupaten/kota, serta Direktur Utama Bank Sulselbar.
Komentar