Pedoman Rakyat, Makassar — Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Supratman menyoroti penggunaan anggaran percepatan tanggap darurat Corona kota Makassar Rp30 miliar.
Hal tersebut ia utarakan saat rapat Badan Anggaran (Banggar) terkait pergeseran biaya anggaran tidak terduga alokasi pencegahan covid-19 bersama SKPD terkait di ruang banggar DPRD Makassar, Jumat (3/4/2020).
“Kita butuh penjelasan dari pemerintah kota bagaimana rencana penggunaan anggaran yang Rp30 miliar ini. Apakah penggunaannya hanya untuk pengadaan APD, penyemprotan disinfektan, kalau itu kami tidak inginkan,” jelasnya.
Baca Juga :
Menurut Supratman, sebagian warga Makassar adalah masyarakat marjinal yang tidak punya penghasilan tetap sehingga jika hari ini mereka dirumahkan maka mereka butuh makan atau uang untuk menghidupi keluarganya.
“Apakah anggaran Rp30 miliar ini untuk subsidi sembako secara cepat kepada masyarakat kemudian kita lockdown atau karantina wilayah. Opsi itu yang kita inginkan,” tegas politisi NasDem itu.
Supratman mengusulkan ke pemerintah kota untuk menempuh skema karantina wilayah untuk memutus persebaran Covid-19 di Makassar. Melihat kota ini menjadi pusat penyebran corona di Sulsel.
“Saya menerima opsi lockdown jika menyangkut kepentingan dan kemaslahatan orang banyak. Tapi yang perlu dicatat bagaimana dengan masyarakat marjin yang buruh harian yang jika mereka tidak kerja hari ini maka mereka tidak dapat uang. Lebih parah kelaparan daripada corona,” paparnya.
Ia mengatakan, jika dilakukan lockdown tapi rakyat mati kelaparan, maka buat apa, percuma saja.
Sehinga anggaran yang ada meski terbilang masih kurang untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan warga miskin dan rentan miskin yang merasakan dampak langsung dari bencana biologis ini.
Dalam kesempatan itu, Supratman mengecam rencana pemkot memangkas gaji guru ngaji, imam masjid dan insentif RT/RW.
“Saya tidak menginginkan pemerintah kota dalam penanganan virus corona tapi harus mengurangi gaji guru mengaji, imam masjid dan insentif RT/RW. Jangan dipotong gaji mereka untuk penanganan wabah ini. Pemkot harus mencari alternatif biaya lain. Kami dorong pemkot kreatif sedikit,” pungkas Supra.
Komentar