Pedoman Rakyat, Makassar – KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, terus menjadi perhatian. Tak ketinggalan Peneliti Politik, Saiful Mujani. Menurut dia, KLB Demokrat adalah upaya pelemahan pihak oposisi. KLB Demokrat kemarin mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum, menggantikan AHY. Seperti diketahui, Moeldoko adalah Kepala Staf Kepresidenan yang sejak beberapa hari lalu dikait-kaitkan dengan KLB Demokrat.
“Melemahnya demokrasi di dunia karena pelemahan oposisi oleh pemerintah yang ironisnya adalah hasil demokrasi. Selama ini Demokrat oposisi di DPR, dan KSP Moeldoko ambil alih Demokrat merupakan wujud semakin tuntasnya pelemahan oposisi setelah sebelumnya Prabowo dan Gerindra takluk,” tulis Saiful Mujani di akun twitternya @saiful_mujani, Sabtu (6/3/201).
Sebelumnya, Saiful Mujani menulis beberapa cuitan tentang KLB Demokrat. Hasil KLB Demokrat ini adalah lonceng kematian partai berlogo mercy itu, jika nantinya pemerintah mengakui keabsahannya. “Setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi ketua partai Demokrat lewat KLB maka selanjutnya tergantung negara, lewat menkumham dari PDIP, Yasona, mengakui hasil KLB itu atau tidak. Kalau mengakui, dan membatalkan kepengurusan PD AHY, lonceng kematian PD makin kencang.”
Baca Juga :
“PD AHY selanjutnya akan menggugat ke pengadilan, dan ini biasanya hanya bisa selesai di Mahkamah Agung. Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar pemilu 2024. katakanlah Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu. Lalu bagaimana peluangnya?”
“Saya tak bisa membayangkan PD bisa besar dan bahkan terbesar pada 2009 tanpa SBY. Suka ataupun tidak itu adalah fakta. Moeldoko bisa gantikan itu? spti mantan jendral2 lainnya mimpin partai, KSP ini tak lebih dr Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat, yang gagal membesarkan partai. Akibatnya, 2024 Demokrat bisa menjadi seperti Hanura sekarang, yang hilang di parlemen setelah Wiranto tak lagi mimpin partai itu.”
“Hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justeru jadi presiden karena demokrasi. Pelemahan demokrasi ini bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi. Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden u demokrasi.” Demikian Saiful Mujani.
Komentar