Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi B DPRD Sulawesi Selatan berencana memanggil Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar untuk memetakan daerah yang paling terdampak musim kemarau berkepanjangan.
Langkah tersebut disiapkan menyusul kekeringan yang mulai mengancam lahan pertanian di sejumlah kabupaten/kota di Sulsel. Kondisi itu dikhawatirkan meningkatkan risiko gagal panen dan kerugian petani.
Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, mengatakan pihaknya membutuhkan gambaran lebih detail mengenai wilayah yang diperkirakan mengalami kekeringan paling parah sebelum pembahasan APBD Perubahan.
Baca Juga :
“Jadi sebelum pembahasan APBD Perubahan, mungkin ada wacana kita panggil BMKG supaya kita tahu persis daerah mana yang sangat membutuhkan, misalnya sumur bor dan pompanisasi,” kata Azizah.
Menurutnya, bantuan berupa pompa air dan sumur bor yang selama ini telah dilakukan pemerintah belum tentu mampu menjangkau seluruh wilayah yang terdampak.
Karena itu, Komisi B ingin memastikan bantuan pemerintah diarahkan ke daerah yang benar-benar menjadi prioritas.
“Kalau berharap bantuan seperti itu, yakin dan percaya tidak cukup kalau dibagi merata. Makanya kita mau lihat betul mana yang menjadi prioritas dan yang sangat membutuhkan bantuan pemerintah,” ujarnya.
Azizah mengapresiasi langkah pemerintah kabupaten/kota yang telah berupaya menangani dampak kekeringan melalui berbagai program, termasuk pompanisasi dan pembangunan sumur bor.
Namun, ia menilai langkah antisipasi tetap perlu diperkuat karena luasnya wilayah yang terdampak.
“Kita sadar bantuan yang akan kita berikan tidak akan cukup. Makanya kita mau cek betul, panggil BMKG bagaimana prediksinya ke depan. Ini upaya untuk mengantisipasi supaya kerugian petani saat panen nanti bisa diminimalkan,” jelasnya.
Komisi B menargetkan pemanggilan BMKG dilakukan sebelum pembahasan APBD Perubahan. Jika agenda pembahasan perubahan anggaran mulai bergulir pada September, rapat bersama BMKG diharapkan dapat dilakukan sebelum pembahasan tersebut.
Azizah menyebut pemetaan BMKG penting untuk menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi lebih cepat. Sebab, ancaman kekeringan tidak hanya terjadi di satu atau dua daerah.
“Hampir semua daerah. Di Wajo juga pasti terancam gagal panen. Jadi banyak daerah yang akan terancam gagal panen dan hampir merata,” katanya.
Ia mengakui sebagian lahan pertanian kemungkinan sudah mengalami dampak kekeringan. Namun, pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan langkah antisipasi agar kerugian tidak semakin besar.
“Memang perlu lagi antisipasi ke depan, paling tidak untuk meminimalkan terjadinya gagal panen. Walaupun pasti sudah banyak yang gagal panen nanti,” ujarnya.
Azizah berharap hasil pemetaan dan prediksi BMKG nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan penanganan kekeringan, termasuk pengalokasian bantuan pompanisasi maupun sumur bor.
“Kita perlu tahu lebih detail kondisi wilayah-wilayah krusial di Sulsel. Dengan begitu, intervensinya bisa lebih tepat dan tidak hanya bersifat menunggu ketika petani sudah mengalami gagal panen,” pungkasnya.
Komentar